JAKARTA, KOMPAS.TV - Golongan masyarakat sejahtera dan paling sejahtera atau yang selama ini masuk dalam desil ekonomi 9-10 rencananya akan dibatasi pemerintah untuk membeli BBM bersubsidi.
Namun, polemik muncul karena adanya keluhan dari warga yang masuk dalam data desil 9 dan 10, meskipun merasa pendapatannya tak sesuai.
Demikian juga sebaliknya, warga berpenghasilan tinggi terdata di desil bawah. Apakah karena kekeliruan input data, dan apa dampaknya?
Kita akan bahas bersama Luqman Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR dan juga Pengamat Kebijakan publik Trubus Rahardiansyah.
Baca Juga Respons Polemik Data Desil Ekonomi, Menko Airlangga: Survei sedang Berjalan | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/nasional/686631/respons-polemik-data-desil-ekonomi-menko-airlangga-survei-sedang-berjalan-sapa-malam
#desil #bbm #dpr
_
Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/686648/desil-9-10-dipersoalkan-dpr-dan-pengamat-ungkap-potensi-salah-data-dan-dampaknya-pada-subsidi-bbm
Namun, polemik muncul karena adanya keluhan dari warga yang masuk dalam data desil 9 dan 10, meskipun merasa pendapatannya tak sesuai.
Demikian juga sebaliknya, warga berpenghasilan tinggi terdata di desil bawah. Apakah karena kekeliruan input data, dan apa dampaknya?
Kita akan bahas bersama Luqman Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR dan juga Pengamat Kebijakan publik Trubus Rahardiansyah.
Baca Juga Respons Polemik Data Desil Ekonomi, Menko Airlangga: Survei sedang Berjalan | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/nasional/686631/respons-polemik-data-desil-ekonomi-menko-airlangga-survei-sedang-berjalan-sapa-malam
#desil #bbm #dpr
_
Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/686648/desil-9-10-dipersoalkan-dpr-dan-pengamat-ungkap-potensi-salah-data-dan-dampaknya-pada-subsidi-bbm
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Kami mendapati sejumlah warga yang mengaku terdata dalam kategori desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonominya.
00:06Namun mereka berharap bantuan subsidi pemerintah benar-benar bisa tepat sasaran.
00:12Sebenarnya kemarin udah sempat ngecek juga dan masuk ke desil 10 ya.
00:15Dan menurut aku jujur ini kurang akurat ya untuk desil itu sendiri.
00:20Karena kayak teman-teman aku ada yang desil 9, ada yang desil 7.
00:23Dan itu gak sesuai sama kayak misalnya kondisi ekonomi dari masing-masing orang.
00:28Cuman saya belum dapet sih gitu.
00:30Mungkin gak tau di kendalanya apa saya gak tau juga.
00:33Kemarin saya ngecek di kelurahan sih kendalanya di KTP.
00:36Iya kan itu pegawai swasta.
00:37Saya masukin itulah pekerjaan gitu.
00:40Makanya saya rubah lagi.
00:42Gak tau sih saya belum cek juga sih.
00:44Pertalait ya dan masih banyak emang beraider juga di media sosial.
00:47Yang pake pertalait itu adalah orang-orang yang masih mampu untuk membeli bensin bahan bakar di atas pertalait gitu.
00:53Jadi menurut aku masih disayangkan banget sih.
00:56Golongan masyarakat sejahtera dan paling sejahtera.
01:00Atau yang selama ini masuk dalam desil ekonomi 9 sampai 10.
01:03Rencananya akan dibatasi pemerintah untuk membeli BBM bersubsidi.
01:07Namun polemik muncul karena ada keluhan dari warga yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10 itu.
01:13Meskipun mereka merasa pendapatannya tidak sesuai.
01:16Demikian juga sebaliknya warga berpenghasilan tinggi malah terdata di desil bawah.
01:21Apakah karena kekeliruan input data dan apa dampaknya?
01:25Untuk mengulasi sudah bergabung dua narasumber kami di studio ruang redaksi Kompas TV di Menara Kompas Jakarta.
01:30Ada lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
01:35Serta pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah.
01:38Assalamualaikum semuanya.
01:39Selamat malam.
01:40Waalaikumsalam.
01:41Selamat malam.
01:41Terima kasih sudah datang ke studio kami kali ini.
01:43Ini saya mau mengutip pernyataan dari Kepala BPS Jawa Barat, Margareta Ari Anggorowati.
01:49Yang saya kutip dari pemerintahan kompas.com kemarin 19 Agustus.
01:52Yang menyebutkan ini kan data DTSN ini Pak.
01:55Lalu gabungan dari Reksosek, DTKS, dan P3KE.
01:58Diperkaya dengan data lain dari PL, Npertamina, BPJS.
02:02Dan ada 8 indikator yang dipakai untuk mempertimbangkan seseorang masuk DTSN mana.
02:07Identitas kependudukan, pendidikan, ketenaga kerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal,
02:14akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset dan kepemilikan usaha.
02:20Kalau melihat data tadi dan merujuk dari fenomena di lapangan, Anda sudah menunggu nggak Pak lalu bawah ini yang akan
02:25terjadi?
02:26Ya, jadi pertama DTSN ini kan baru diperkenalkan sebenarnya.
02:31Lalu diperkenalkan tentu masih ada penyesuaian-penyesuaian.
02:35Nah, desil ini sumbernya seperti yang disampaikan tadi bahwa ada 3 sumber utamanya sebenarnya.
02:42Pertama DTKS, yang kedua P3KE, kemudian yang ketiga adalah DTKS, P3KE, kemudian satu lagi data-data yang memang hari ini
02:57berhubungan langsung dengan sosial ekonomi.
03:00Nah, dan Rek Sosek yang dikelola oleh Bapak Penas.
03:04DTKS dikelola oleh Kemensos, P3KE oleh Kemenko PM, yang dulunya di Kemenko PMK, kemudian Rek Sosek dari Bapak Penas.
03:13Tiga data inilah yang menjadi sumber fondasi utama dari DTSN ini, data tunggal sosial ekonomi nasional.
03:19Nah, kami di Komisi 10 yang merupakan mitra dari BPS, tentu ketika mengelompokkan sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil ini, desil
03:31ini kan pengelompokan populasi ini menjadi 10 kelompok besar hari ini.
03:36Nah, memang indikatornya tidak hanya kepada pendapatan, tidak hanya kepada kondisi sosial hari ini.
03:47Banyak indikator, bahkan tidak hanya 8 kalau menurut kami.
03:50Menurut penjelasan yang kami dapat dari BPS saat rapat kerja, itu ada 38 parameter justru, yang menjadi indikator pengelompokan desil
04:01itu.
04:01Jadi, belum tentu misalnya ada masyarakat kita yang rumahnya dianggap tidak layak, tetapi masuk ke dalam desil 1.
04:10Bahkan, dia merasa rumahnya tidak layak, justru masuk ke dalam desil 6 atau 7.
04:15Nah, jadi indikatornya tidak hanya melihat rumahnya.
04:19Bisa saja rumahnya tidak layak, tetapi emasnya bergram-gram, bahkan sampai 6 gram, 6 kilo misalnya.
04:26Asetnya. Kemudian, dilihat lagi dari daya listrik rumahnya seperti apa.
04:33Nah, jadi desil itu tidak serta-merta, parameternya hanya melihat dari ukuran pendapatan masyarakat kita.
04:42Nah, perkara hari ini ada terjadi kesalahan desil atau kesalahan pengelompokan, nah inilah yang sedang diperbaiki.
04:50Yang Anda curigai apa? Karena kan asumsi publik kan begini, kalau betul banyak 38 indikator yang dipakai harusnya lebih detail,
04:57lebih spesifik dong.
04:58Tapi kalau sampai kejadian yang gaji 3 juta malah dikelompokkan, kalau kelas ekonomi super kaya, apa yang salah kalau gitu?
05:04Jadi, kembali saya sampaikan di awal tadi bahwa pertama pengelompokan desil ini sumbernya di 3 data ini.
05:10Nah, 3 data ini dulu, tentu cara pengambilan datanya, kemudian cara menilai bahwa masyarakat itu tergolong tidak mampu,
05:20kelas menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas itu kan tentu berbeda-beda persepsinya, asumsi.
05:26Makanya sekarang, pemerintah hari ini, di bawah Presiden Prabowo menginginkan bahwa ada data tunggal sosial ekonomi nasional.
05:34Agar apa? Agar bantuan itu tepat sasaran. Bantuan sosial tepat sasaran kepada orang yang menerimanya.
05:40Nah, saya curiga ini, kami curiga bahwa data-data yang bersumber dari DTKS, P3KE, kemudian Reksosek ini,
05:48ada kemungkinan pada saat pengambilan data itu, memang pertama, kondisi masyarakat tersebut pada saat itu memang,
05:57ya katakanlah misalnya dia harusnya masuk DC1.
05:59Tetapi ternyata setelah perkembangan 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, berkembang, berjalan,
06:05dia tidak sempat melaporkan atau merubah data, bahwa di dalam 1 tahun atau di dalam 6 bulan ini terjadi peningkatan
06:12kesejahteraan misalnya.
06:13Nah, itulah yang tidak dilaporkan.
06:15Kalau yang kebalikannya?
06:16Nah, kebalikannya juga begitu. Nah, ini memang harus dilaporkan.
06:19Nah, oleh sebab itu kami di Komisi 10 menyarankan kepada BPS untuk melakukan cross-check berkala.
06:26Cross-check lagi data dari DTKS, data dari Reksosek, data dari P3KE tersebut, maupun data-data pendukung lainnya.
06:33Nah, oleh sebab itu, cross-check berkala ini juga penting dalam rangka itu tadi, mengevaluasi.
06:41Dan sekarang sudah disiapkan oleh BPS, yaitu sanggah desil namanya.
06:45Jadi, masyarakat yang hari ini memang merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi kesehariannya,
06:53maka itu bisa melakukan sanggah desil yang hari ini sudah dibuka oleh BPS.
06:57Tapi sederhananya, dengan kasus yang semacam ini, Pak, ini kan berpengaruh juga masalah bantuan kepada mereka yang seharusnya berhak,
07:03dengan kondisi ekonomi yang tergambar saat ini.
07:06Kalau melihat seperti ini, Anda sempat menegur BPS juga nggak?
07:08Ya, tentu. Kita di Komisi 10 menegur, bahkan keras teman-teman di Komisi 10 itu menyampaikan kenapa bisa lalai,
07:15kenapa bisa seperti ini kondisinya, sehingga berujung kebingungan kepada masyarakat.
07:20Maka kami himbau, pertama, BPS harus rutin sosialisasi.
07:24Apa parameter sehingga seseorang tersebut dikatakan desil 1 atau desil 10?
07:29Itu harus jelas parameternya.
07:30Sehingga jangan sampai orang berpendapat, masyarakat kita berpendapat,
07:33bahwa pendapatan saya hanya 3 juta tetapi masuk ke desil 10.
07:38Nah, sementara BPS mengatakan benar dia desil 10, karena ada parameternya.
07:42Nah, parameter inilah yang harus disampaikan kepada masyarakat.
07:46Nah, parameter menurut Anda, Pak Trubus, yang paling esensial apa?
07:49Karena kan kalau melihat tadi yang disebutkan, ada 38 indikator,
07:53tapi ternyata masih salah penempatan kelompok desil itu tadi.
07:56Ada kekeliruankah sebatas keliru atau jangan-jangan dalam tanda kutip ada yang main-main di sini?
08:01Memang ini publik, itu mencurigai ada permainan di situ.
08:05Artinya, ketika seseorang penghasilan 3 juta, itu kemudian diletakkan, tiba-tiba jadi 10.
08:10Masyarakat kan tidak tahu bagaimana prosesnya itu.
08:13Ini kan persoalan di masalah transparansi, tak?
08:15Artinya di situ keterbukaan dari pihak pemerintah harusnya menjelaskan
08:19kenapa yang bersongkat tiba-tiba jadi desilnya desil 10.
08:22Karena apa? Asumsinya sampai merasakan bahwa, kalau begitu saya seperti CEO dong,
08:27orang kaya tiba-tiba mendadak gitu, jadi orang kaya.
08:29Padahal dia merasa tidak punya...
08:30Jangan-jangan nanti.
08:31Iya, itu kan jadi merasa paling hebat.
08:33Nah ini menurut saya memang faktor pada ini.
08:36Ada unsur kesengajaan juga barangkali meletakkan itu.
08:39Ini kan sesuatu yang kejuruan publik boleh dong,
08:41karena memang pada akhirnya publik melihat bahwa ini persoalan menjadi punya dampak.
08:46Dampaknya apa?
08:48Kalau orang punya anak sekolah, nanti UKT-nya sudah dinaik.
08:51Kan itu yang dibayangkan oleh masyarakat.
08:53Belum lagi kalau hal-hal yang berkaitan,
08:55kalau misalnya dia mau kredit mobil atau kredit rumah atau apa,
08:58kemudian dianggap ini orang berpunya,
09:00sehingga cicilannya harus besar.
09:01Misalnya seperti itu kan hal-hal yang kemudian oleh masyarakat terjadi kekhawatiran.
09:05Menurut saya ini penting pemerintah dalam membuka semuanya.
09:09Jadi ini jangan dipaksakan dulu.
09:10Ini kan dipaksakan seolah harus ikutin.
09:12Kamu tiba-tiba desil 10, kamu tiba-tiba desil 9.
09:14Apalagi kemudian ada gembar-gembur pemerintah terkait dengan mereka yang desil 9, desil 10,
09:20tidak boleh nenggak pertalit.
09:22Ini kan sesuatu yang kemudian ini.
09:24Kalau celahnya yang Anda lihat apa?
09:26Karena oke kita paham bahwa tujuan pemerintah saat ini adalah
09:28untuk menggabungkan banyak data dari banyak lembaga jadi satu.
09:31Tujuannya jelas.
09:32Kita juga sering mendengar itu dari awal pemerintahan saat ini.
09:35Tapi kalau melihat fenomena yang sekarang, Pak,
09:38celahnya ada di mana yang kayaknya ini belum terawasi,
09:40makanya kemudian kejadian salah tempat desil itu.
09:43Celahnya ada pada ini ya.
09:44Ketika menghitung, kan ini kan masalah teknis, statistik lah sebenarnya.
09:49Itu yang kemudian tiba-tiba seseorang diletakkan di situ.
09:54Nah ini celah itu adalah bagaimana kemudian melihat persoalan kesejahteraan
10:00itu seolah sesuatu yang menjadi prioritas.
10:04Ketika kemudian seseorang diletakkan.
10:06Desil 10 berarti sejahtera.
10:08Karena Pak asumsinya ketika orang penghasilan 3 juta misalnya,
10:12itu di lingkungannya dia memang paling ini, paling kaya lah kan,
10:16makanya paling berada.
10:17Kemudian itu dijadikan asumsi kan.
10:19Kemudian ada lagi yang sesungguhnya desilnya itu tinggi.
10:21Memang dia orang kaya tapi dianggap karena rentan.
10:23Jadi desilnya diturunkan.
10:24Nah menurut saya ini menjadi apa istilahnya ya semacam apa namanya celah
10:32di mana kemudian publik mencurigai, mencurigai ada permainan di situ.
10:36Nah menurut saya inilah kemudian yang harusnya dibuka oleh pemerintah
10:39sesungguhnya seperti apa.
10:40Meskipun belakangan rame, setelah rame kan pemerintah kemudian membuka
10:44katanya mau ada apa istilahnya silahkan, mau ada sanggahan, mau ada gugatan, mau ada apa.
10:49Tetapi kan persoalan sesederhana itu.
10:50Karena apa?
10:51Masih banyak masyarakat kita yang tidak tahu dan tiba-tiba ketika itu kan mereka yang aktif mengecek
10:55mereka statusnya ada di mana.
10:57Soal indikator Anda melihat ada yang lebih esensial nggak daripada delapan yang saya sampaikan
11:01mengutip pernyataan kepala BPS Jabar itu tadi?
11:03Ya ada misalnya terkait dengan misalnya kepemilikan aset itu.
11:08Jadi aset ini kan jadi problem.
11:10Karena apa?
11:11Karena orang menganggap bahwa ketika dia dicek di rumahnya itu ada misalnya ada elektronik,
11:16ada apa termasuk kemudian penghasilan.
11:18Dan kan ada yang mengatakan, kalau tahu saya diletakkan di situ saya nggak mau membuka diri.
11:22Bahwa penghasilan saya berapa, bahwa saya punya utang-utang berapa, bahwa saya punya petabungan berapa.
11:29Itu nggak akan ngomong gitu loh.
11:30Jadi ini kan persoalannya apa?
11:32Persoalannya kemudian ada semacam jebakan kan.
11:35Dan artinya ketika diwawancarai, itu merasa orang itu merasa dicebak.
11:42Nah ini kan hal-hal yang menurut saya menjadi penting adalah bagaimana kemudian pemerintah segera merespon.
11:46Dalam arti apa? Memberikan kepastian lah gitu.
11:48Kepastian dan ketenangan kepada pihak-pihak yang merasa tiba-tiba diletakkan sebagai desil yang tingkat tinggi itu gitu.
11:54Soal kepemilikan aset juga Anda dapat cerita dari teman-teman BPS,
11:57itulah tantangannya yang membuat akhirnya nih datanya kadang-kadang suka.
12:00Berbeda dengan realitas sebenarnya?
12:01Ya memang, ya itu tadi indikatornya tidak hanya pendapatan itu.
12:06Kemudian pendidikan menjadi salah satu indikator.
12:08Kesejahteraan, kepemilikan aset, bahkan demografi.
12:12Demografi di wilayah tadi itu.
12:14Nah misalnya tadi Pak Prop menyampaikan bahwa ternyata di kawasan itu dia adalah satu-satunya yang paling mampu.
12:22Walaupun penghasilannya 2 juta setengah misalnya.
12:24Nah itu menjadi salah satu faktor pada saat menentukan apakah yang bersangkutan ini masuk ke kategori desil sekian.
12:32Kan seperti itu.
12:33Kemudian banyak hal lagi terkait dengan indikator yang tidak hanya 8, 38 persisnya itu dan itu bisa dibuka di laman
12:41BPS.
12:42Nah tetapi yang terpenting adalah bagaimana hari ini BPS harus melakukan sosialisasi.
12:48Agar persoalan ini tidak menggelinding terus di masyarakat.
12:52Sosialisasi ini menjadi penting.
12:53Pertama yang harus disampaikan ke masyarakat bagaimana BPS membuat desil ini menjadi 1 sampai dengan 10.
13:01Itu satu.
13:01Yang kedua sumbernya juga harus disampaikan.
13:04Seperti DTKS.
13:06Nah DTKS ini sumbernya dari mana?
13:07Ya tentu dari teman-teman PKH yang berada di bawah Kemensos.
13:11Kemudian P3KE dari Kementerian PMK, Kemenko PMK dulu.
13:14Kemudian Reksosek yang register sosial ekonomi dari Bapenas.
13:18Nah ini harus dievaluasi dulu bagaimana cara mengambil sampel, mengambil data di masyarakat pada saat itu.
13:25Nah tidak jarang kita temukan mas, tidak jarang kita temukan bahwa ketika RT atau RW atau kepala desa bahkan mendata
13:33masyarakat kita itu kadang-kadang menggunakan asumsi satu.
13:36Yang kedua faktor kedekatan.
13:39Kedekatan ini yang bahaya ini.
13:40Karena dia keluarganya, karena ini bagi-bagi bantuan, sudah dia akan mengambil keluarganya dari dahulu.
13:46Nah maksud pemerintah itu sebenarnya baik.
13:49Supaya tidak lagi ada faktor-faktor yang ini tadi.
13:52Tapi di sisi lain juga saya mengutip pernyataan dari Menko Erlangga pagi ini yang menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini
13:57juga proses untuk survei ekonomi juga masih berjalan.
14:00Survei ekonomi akan berlangsung sampai akhir Agustus 2026 ini.
14:03Dengan ada survei ekonomi itu Pak Trubus, ekspektasi Anda sejauh mana ini akan mengubah catatan data desil itu tadi?
14:11Atau jangan-jangan ya ini akan ada permainan yang bikin datanya makin ruat lagi?
14:15Jawabnya nanti ya. Kita jelaskan sebentar saudara. Tetap di Kompas TV.
14:26Melanjutkan diskusi lagi Pak Trubus.
14:27Jadi kalau hari ini atau saat ini sampai akhir Agustus nanti, kalau menurut pernyataan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto,
14:34Sensus ekonomi sedang berjalan. Survei ekonomi masih berjalan sampai akhir Agustus 2026.
14:38Dengan fenomena data, polemik data desil itu tadi, ekspektasi Anda ini akan sejauh mana bisa mengubah desil itu lebih tepat?
14:46Sehingga niat pemerintah menyampaikan bantuan atau bantuan apapun kepada mereka yang berhak bisa benar-benar tepat sasaran Pak?
14:52Ya kalau ekspektasi sih besar kan, ekspektasi besar ada perubahan. Tetapi persoalannya tidak sesederhana itu.
14:57Karena apa? Karena ini sesuatu yang sudah di publik sudah diketahui.
15:01Artinya ketika publik mengecek itu kan sudah ada dia posisinya di desil berapa.
15:06Meskipun pemerintah menyanyikan ada perubahan, tapi perubahan itu kan tidak serta-merta berubah.
15:10Karena apa? Karena ini banyak faktor yang tadi kan sudah dijelaskan.
15:13Banyak faktor, indikatornya sangat banyak.
15:14Tidak saja persoal aset, tapi juga pendidikan, juga bagaimana kaitannya dengan populasi di tempat dia tinggalnya, demografinya itu.
15:23Dan banyak hal yang kemudian akhirnya tidak semudah kemudian membalikkan tangan harus diubah.
15:27Ini kan sesuatu yang...
15:29Tetapi tentu jawaban pemerintah ini menurut saya bisa menjadi entry point untuk membongkar semuanya.
15:36Artinya apa? Ketika masyarakat ingin kepo.
15:40Masyarakat kan kepo ini ingin tahu.
15:41Itu harus dikasih penjelasan.
15:44Penjelasannya adalah detail, rinci, dan logis.
15:47Karena apa? Karena kalau tidak yang berujung adalah masyarakat nanti urusan-urusan trust.
15:52Saya tidak percaya dengan...
15:53Dan ini kan yang namanya data rusak dengan urusan dengan trust.
15:56Persepsi publik bisa mengalahkan data.
16:00Oke lah.
16:00Kalau data yang dikumpulkan itu sudah melalui proses panjang.
16:02Itu kan data prosesnya panjang.
16:04Sudah surveilah, tadi dijelaskan macam-macam, sampai ke DTSEN, atau DTKS, dan sebagainya, sampai ke menarai sukses.
16:09Nah ini juga hal yang paling penting dalam kebijakan pemerintah adalah ekosektoral.
16:13Ini kan masing-masing lembaga punya data masing-masing.
16:16Nah data ini bagaimana...
16:18Walaupun datanya disatukan sekarang.
16:19Nah disatukan.
16:20Tapi kan sumbernya dari kementerian lembaga yang berbeda.
16:23Dan itu cara metodenya, ini metode teknis tau ini, itu beda-beda.
16:27Nah ini harusnya dijelaskan gitu.
16:29Sehingga masyarakat tahu metodenya ini.
16:31Karena apa?
16:31Masyarakat berpersepsi bahwa metodenya nggak benar.
16:34Sehingga PRBPS besar dong disini.
16:36Hah?
16:36PRBPS berat.
16:37Berat sekali.
16:38Memang harus betul-betul ini.
16:39Karena BPS lah yang kemudian mengkombinasi lah ya, mengkombinasi itu menjadi kesejahteraan.
16:45Kesejahteraan itu dari tingkat desil 1 sampai 10 itu gitu loh.
16:48Jadi ini yang menurut saya asumsi publik adalah BPS ini tidak terbuka.
16:54Karena pertanyaan-pertanyaan pada saat dia survei, itu lebih banyak pertanyaan seolah-olah apa namanya sekedar mencatat-catat,
17:02sekedar bertanya dan tidak ada penjelasan yang rinci bahwa ini akan berdampak.
17:07Berakibatan.
17:08Saya kan ketika nanya Anda di rumah punya mobil berapa, Anda punya misalnya punya kompor listrik berapa.
17:15Itu kan sesuatu yang harusnya dijelaskan.
17:18Dan penjelasan ibu ini nanti berdampaknya kepada apa.
17:21Nah ini kan harusnya dijelaskan.
17:22Jangan hanya sekedar menghitung-hitung.
17:24Oh di rumah Anda punya kulkas 5.
17:25Anda di rumah punya motor, berat motor ada 4.
17:28Anda di rumah punya inilah.
17:29Ini kan berbahaya mas.
17:31Karena apa?
17:31Bisa sih motor-motor di situ ya karena pinjeman, karena orang nitip bisa punya sudah temannya anaknya.
17:37Tapi kita lihat di situ berdiri-diri motor.
17:39Kemudian kita punya asumsi.
17:40Wah kebetulan itu ini kaya ini.
17:41Punya inilah ini yang berbahaya kan di situ mas.
17:43Nah ngomong-ngomong soal data detail itu.
17:45Tadi saya sempat iseng juga sodara mengecek data saya melalui cek bansos.comensos.go.id.
17:51Yang saya agak bertanya-tanya di sini juga Pak Lalu adalah dari hasil pencarian data, oke terlihat bahwa ada nama
17:57saya di sini.
17:58Tapi rentang desil yang diberikan.
18:00Bukan spesifik desil.
18:016 sampai 10.
18:02Dan dari data terakhir yang disampaikan, kelompok 6 sampai 10 itu dari rentang tidak prioritas sampai rentang tidak layak.
18:096 sampai 7 tidak prioritas berarti kan bukan berarti tidak prioritas tidak bisa mendapatkan haknya.
18:14Tergantung kondisi sosial ekonomi di saat itu.
18:17Maka pertanyaannya kemudian, tantangan untuk menspesifikasikan data itu tadi, jadi sangat besar dong BPS sekarang.
18:24Apalagi sudah ada drama desil yang tidak salah tempat itu tadi.
18:28Jadi pertama gini, BPS hari ini punya tugas yang luar biasa berat sebenarnya.
18:35Tetapi kepercayaan ini diberikan oleh Pak Presiden kepada BPS untuk menjadi selain produsen data, sekaligus menjadi leader di dalam mendistribusikan
18:49kemudian mengolah data ini.
18:51Itu satu.
18:51Yang kedua dengan kondisi yang Mas sampaikan tadi, dengan posisi desil itu, menurut saya sebenarnya sudah pas nih beliau ini
18:59di desil 6 dan 7.
19:00Kalau kita lihat dari parameter-parameter loh ya, tidak hanya dari pendapatan tadi, kalau saya lihat dari parameter, insya Allah
19:06sudah pas.
19:07Nah tetapi bagi yang belum pas, ada yang namanya sanggah desil hari ini.
19:11Ya silahkan lakukan sanggah desil.
19:12Bisa saja di dalam memperoleh data di sumber-sumber data sebelumnya itu terjadi kesalahan.
19:18Yang menggunakan asumsi, tidak dicacah satu per satu, tetapi menggunakan sampel.
19:23Nah ini kan begitu.
19:24Nah hari ini yang dilakukan oleh BPS adalah sensus ekonomi.
19:29Bukan surpi, jadi kalau surpi kan sampel.
19:31Kalau sensus, cacah satu per satu.
19:34Nah mudah-mudahan melalui sensus ekonomi ini akan terpotret.
19:37Mana sebenarnya kondisi sosial ekonomi masyarakat kita yang sesungguhnya.
19:42Kemudian dari sensus ekonomi ini juga nanti akan terpotret kondisi perekonomian kita hari ini sebagai pijakan untuk memproyeksi perekonomian kita
19:535, 10, 15 tahun yang akan datang.
19:56Nah itu penting.
19:57Nah tetapi pijakan ini juga harus diperkuat dengan kondisi desil ini tadi.
20:01Nah bagaimana caranya? Ya tentu BPS harus betul-betul menyampaikan kepada publik bagaimana metode pengambilan dan pengelompokan desil ini.
20:11Kemudian kategorinya seperti apa sehingga dikomplokkan menjadi 10 desil.
20:17Kemudian bagaimana cara masyarakat yang hari ini memang merasa tidak sesuai dengan desilnya.
20:23Karena yang ketar-ketir sekarang Pak adalah kelompok kelas menengah yang bikin khawatir mereka yang gaji-gaji yang sebetulnya pas
20:29-pasan tapi dikelompokkan super kaya.
20:31Ada kekhawatiran bahwa ini yang bikin mereka sebetulnya bisa berhak untuk mendapatkan bantuan, malah nggak bisa dapat bantuan.
20:39Itu apa yang harus dilakukan pemerintah? Singkat untuk masing-masing pertanyaan yang sama Pak.
20:42Jadi pertama evaluasi harus dilakukan.
20:44Lagi-lagi bahwa DTSN ini kan merupakan program baru ya, langkah-langkah baru yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan sebenarnya
20:53agar bantuan-bantuan atau subsidi-subsidi itu benar-benar tepat sasaran.
20:59Nah kalau kesalahan desil itu berdua banyak terjadi.
21:02Ada yang hari ini anggota DPR RI, itu desilnya desil 2.
21:06Anggota DPR RI loh.
21:08Komisi Anda?
21:08Ada di komisi kami, di komisi 10.
21:10Itu yang menjadi sampel pada saat rapat dengan BPS.
21:15Kira-kira begitu.
21:16Nah artinya bahwa kesalahan itu nyata.
21:21Kesalahan itu ada.
21:22Makanya kami di komisi 10 minta agar ini kita perbaiki.
21:26Oke.
21:27Seperti itu.
21:28Ancaman untuk kelas menengah, gimana Anda berharapnya pemerintah bisa mengambil sikap untuk data desil itu tadi Pak?
21:33Ya untuk kelas menengah ya menurut saya ini harus ada semacam tidak semata-mata penjelasan ya.
21:40Tapi menurut saya kelas menengah ini harus ada perlindungan.
21:43Perlindungan apa terhadap dampak-dampak yang diterima ketika dia dimasukkan sebagai desil 9 atau desil 10.
21:52Itu yang penting itu.
21:53Kemudian yang kedua adalah sekarang masa pemerintah saya kira gini ya.
21:58Ada kolaborasi sinergitas yang harus sampai ke tingkat bawah mas.
22:01Artinya RT RW itu baru menjelaskan.
22:03Sampai kemana RT RW kelurahan secara proaktif masyarakat diimbau untuk ngecek desil dimana kamu desilnya.
22:10Ketika sudah dapat desil yang tidak sesuai kemudian dengan RT, dengan RW, dengan lurah tadi kemudian melakukan semacam sanggahan.
22:18Kalau memang itu tidak sesuai.
22:19Ini bagian dari keterbukaan loh mas.
22:21Karena apa?
22:22Partisipasi publik itu menjadi kunci.
22:23Karena kalau tidak masyarakat akan tetap gak percaya nanti gitu.
22:27Itu yang menjadi masalah.
22:27Saling sama-sama membantu untuk pendataan tapi yaitu tadi keterbukaan dari lembaga yang terkait itu juga menjadi penting di sini.
22:33Pak Lalu, terima kasih.
22:34Pak Terubus juga terima kasih sudah mau datang ke studio kami kali ini.
22:37Saya selalu untuk Anda berdua.
Komentar