Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 14 jam yang lalu
KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa utang Koperasi Desa Merah Putih akan ditalangi atau ditutupi APBN yang nilai Rp 240 triliun dalam enam tahun, atau sekitar Rp 40 triliun per tahun.

Hal itu diumumkan Purbaya dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Rabu (5/8/2026).

"Iya kita bayar utangnya. Itu kan Rp 240 triliun kreditnya, kira-kira tiap tahunnya kira-kira Rp 40 triliun per tahun," ungkap Purbaya (1:06).

Baca Juga Purbaya Depan Pengusaha Otomotif: Nggak Usah Khawatir Selama Saya jadi Menteri Keuangan di https://www.kompas.tv/nasional/684081/purbaya-depan-pengusaha-otomotif-nggak-usah-khawatir-selama-saya-jadi-menteri-keuangan



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/684176/menkeu-purbaya-ungkap-utang-kopdes-dibayar-apbn-rp40-triliun-per-tahun
Transkrip
00:00Ada informasi beredar Pak di Mersos gaji manajer Kopdes katanya 16 juta, itu bener gak sih Pak?
00:06Terus ini kan sebenarnya udah diputuskan belum karena kan Agustus udah mulai penempatan Pak di Kopdes-Kopdes
00:13Kalau 16 juta pasti salah kegedean kayaknya, saya denger UMP lebih sedikit aja masih ketinggian
00:21Tapi saya gak tau angka yang terakhir berapa, tapi gak sampai segitulah
00:24Anda kalau gak, Anda pindah sana
00:29Jadi kita belum lihat angkanya, tapi gak sampai segitu pasti, kalau segitu ya kita gak setujuin aja selesai
00:36Apakah akan disesuaikan dengan UMK atau?
00:40Tadi UMP katanya tadi, UMP ya, sementara itu, tapi saya belum lihat angkanya, saya tunggu nanti seperti apa
00:46Pak nyambung Kopdes dikit ya Pak, Pak mempunyai Kopdes Pak, saat soal anggaran Kopdes ini sebelumnya beberapa kesempatan itu
00:52Bapak bilang cuma bayar bunga kredit Pak Kopdes, tapi faktanya di PMK 15-2026 pasal 2 itu tercantum pemerintah bayar
01:00angsuran pokok plus bunga kredit
01:02Jadi bukan cuma bunga aja, mau mastiin aja nih Pak
01:05Iya kita bayar utangnya, jadi gini, kita kan, itu kan 240 triliun kreditnya
01:13Kira-kira setiap tahun itu, itu di-stretch ke-6 tahun kan, ke-6 tahun, jadi setiap tahun tuh pokoknya
01:20jatuh 40 triliun dan 4 kali 6, 24 kan ya
01:24Segitu
01:25Tapi berapa total APBN yang akan dipakai buat bayar utang Kopdes itu Pak?
01:30Iya 24, tiap tahun tuh 40 tambah bunga sedikit
01:34Itu
01:34Nah desa kan masih dapat sepertiganya, kan nanti dari Kopras itu keuntungannya SHU-nya ke warga desa
01:48Terus aset-asetnya kalau misalnya milik desa
01:51Itu, jadi gak rugi-rugi amat sih desanya
01:55Dan masyarakatnya bisa, kalau maju bisa lima makmur
02:03Kamu tinggal dimana?
02:05Kalau cepet-cepet amat pengen nikmati
02:07Itu kan pasti gini, ini kan effort baru kan
02:12Gak dalam satu hari selesai, kita akan lihat seperti apa ke depan
02:16Tapi yang jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September
02:21Tidak akan molor
02:22Kita sedang kerjasama dengan BPKP dan antara banknya sendiri dan tim dari sini
02:29Untuk memastikan itu bisa berjalan termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada
02:37Mau tanya dong Pak, detail sedikit tentang tadi bantuan pusat itu untuk daerah
02:42Karena ada info dari Gubernur Kaltin bahkan ada 10 kabupaten kota dan bupati wali kota akan bertemu Bapak
02:51Terkait ada pemotongan dana bagi hasil sama dari transfer ke daerah itu Pak
02:56Dan itu seperti apa ya Pak, progresnya?
03:00Nanti, makanya detailnya yang tentang bantuan pusat itu seberapa?
03:03Saya belum ada janji pertemuan dengan mereka
03:05Oke
03:06Emang Bu Sinta ketua DPP-nya sampai saya terus
03:09Tapi saya bilang akan dibereskan dalam waktu singkat, dalam waktu dekat
03:11Harusnya ini bisa, bantuan pusat ini bisa mengurangi beban mereka
03:17Sehingga mereka bisa bergerak lebih leluasa
03:20Oke siapa?
03:37Ini bantuan pusat ke daerah yang top up 2027 nanti
03:41Ini juga dia
03:43Ini bantuan dari pusat ke daerah atas petunjuk Bapak Presiden
03:50Pak, terkait DBH-nya untuk Pemda itu apakah ada semacam pelunasan kurang bayarnya dari pemerintah mungkin di cicil gitu Pak
03:58Karena kan DBH yang 2025 kan, 2026 kan desainnya kecil banget gitu Pak
04:02DBH kan tergantung kondisi fiskal negara
04:04Tapi yang jelas kita akan ciptakan buat suatu approach
04:08Di mana nanti kalau ada yang kurang-kurang dibayarnya langsung melalui proyek yang dibayar oleh SMI ya
04:16Bayarnya pakai cicilan itu
04:17Tapi bangunannya dibangun oleh SMI kita
04:22Mungkin kan selama ini kan ada beberapa daerah yang resource oriented gitu Pak
04:26BNB-nya banyak
04:27Jadi DBH-nya itu selama ini juga relatif banyak
04:30Nah ini mungkin untuk daerah-daerah yang selama ini bergantung sama DBH-DBH tertentu itu solusi dari pemerintah pusat gimana
04:36Pak?
04:36Misalnya yang bergantung sama DBH dari Batu Barat atau dari sawit seperti itu Pak
04:41Kan kita bisa lihat kebutuhan mereka seperti apa sih dari sisi anggaran
04:45Itu aja kita ukur
04:47Kalau uang mereka berlebihan
04:50Ya kita lihat keadaan kondisi APBN pusat seperti apa
04:53Yang jelas mereka masih bisa membangun
05:12Gak begitu approach kita
05:13Kalau dikasih tribut ini aman semua kira-kira gitu kan
05:16Tapi gak begitu approach kita
05:17Kita lihat kondisi keuangan kita seperti apa
05:19Dan ini udah kebijakan Pak Presiden untuk memberi bantuan dari pusat
05:23Untuk memastikan daerah cukup untuk membayar-bayar kekurangan tadi
05:31Dari pos mana?
05:32Kan ada uang kita yang belum kepake
05:34Posnya dari mana Pak?
05:38Dari pun
05:39Tapi gini
05:40Itu cara kita memanici uang
05:43Ada kita bisa sana sini tapi gak kita
05:47Pos mananya
05:49Itu amat fleksibel
05:50Jadi anda gak perlu tau yang mana kita pake
05:53Tapi uangnya ada gitu
05:55Tentunya ada yang dikurangi sedikit
05:57Tapi dampak ke program pembintaran lembaga
06:00Pasti hampir insiklifikan
06:01Karena ini bukan diambil dari pos kepentingan lembaga
06:0520,5
06:07Itu yang akan keluar 2 minggu
06:12Seminggu ke depan akan keluar itu
06:13Hitungan Pak Dirjen sudah aman
06:16Ya Pak Dirjen ya
06:19Iya terima kasih Pak Menteri
06:21Jadi kita telah menghitung beberapa pemerintah daerah yang ada gap
06:26Terkait dengan antara APBD dengan realisasinya dan juga kebutuhannya
06:31Untuk terutama untuk pembayaran gaji ASN daerah
06:33Kemudian juga pegawai P3K
06:36Yang baik yang penuh waktu maupun paru waktu
06:38Jadi selisih itulah yang kita coba tadi atas arahan Pak Menteri
06:42Itu dalam bentuk bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
06:45Nah diharapkan dari tadi yang 497 itu bisa memenuhi nanti
06:49Jadi tidak akan ada PHK dari pegawai yang P3K tersebut
06:54Itu yang pertama
06:55Nah yang kedua terkait dengan proporsinya
06:58Itu sesuai dengan kondisi keuangan dari masing-masing daerah
07:01Jadi memang kekurangannya itu berbeda-beda setiap daerah
07:04Nah itulah yang kita coba tutup gapnya
07:06Sehingga nanti bisa memenuhi persyaratannya
07:10Cukup saya pikir
07:11Ya jelas ya
07:12Sedikit Pak terkait pajak Pak
07:14Mungkin kan ada teman Pak
07:16Ada teman Bapak Pak yang ekonom juga Pak
07:19Ferry kan ngerasa dikirimi surat sama DJP
07:22Karena sering retik Bapak
07:23Nah itu ada klarifikasi nggak Pak dari Bapak terkait hal ini
07:26Saya nggak tahu itu
07:28Mungkin-mungkin Pak Ferry melakukan kesalahan pajak saya nggak tahu
07:30Kalau nggak dosa ya nggak masalah kan harusnya
07:32Saya nggak tahu itu
07:33Katanya di suratnya itu dikasih bahwa punya Porsche gitu
07:37Atau punya mobil-mobil mewah gitu
07:39Saya nggak tahu
07:40Kalau punya ya bagus
07:42Kalau nggak punya ya nggak apa-apa
07:43Kan gitu
07:44Saya nggak tahu itu
07:55Kami belum mengajukan pembahasan untuk beli saham
07:59Tapi kalau saya nggak salah
08:00Kalau saya nggak salah
08:01Dan antara sudah mengajukan untuk membeli saham bursa
08:04Tapi kami belum
08:07Oke makasih ya
08:08Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Komentar

Dianjurkan