00:00Selamat malam, pemangkasan dana pusat daerah atau transfer ke daerah TKD
00:05yang dimulai sejak awal tahun 2025 berlanjut hingga 2026 masih menuai pro-kontra.
00:12Transfer pusat ke daerah sangat terkait dengan stabilitas ekonomi daerah dan integrasi nasional secara luas.
00:19Anggaran ditahan sampai kapan Pemda bertahan.
00:23Inilah satu meja deforum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha.
00:26Sudah hadir di Studio Kompas TV malam ini, Bahtra Banong, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari Fraksi Gerindra.
00:34Apa kabar, Bu Bahtra?
00:35Baik.
00:37Ada juga Pakar Otomi Daerah, Prof. Johir Mansa Johan, Prof.
00:41Malam, Mas.
00:41Saya selalu malam, Prof.
00:44Hadir juga jauh-jauh dari Lahat, Bursa Zarnubi, Ketua Umum Apkasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia
00:51periode 2025-2030 yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat.
00:56Pak Bupati, terima kasih sudah jauh-jauh datang.
00:59Terima kasih.
01:00Ya, terima kasih.
01:02Saya ke Bahtra.
01:06Bung Bahtra di perayaan 17 Agustus ulang tahun kemerdekaan ke-81,
01:12ada insiden di wilayah timur dan barat.
01:15Di Aceh, itu ada insiden, ya riak-riak insiden yang sampai menurunkan benar merah putih.
01:22Kemudian di Papua juga ada mengancam untuk tidak, keluarga tidak merayakan hari kemerdekaan.
01:29Sebagai pimpinan Komisi 2, Anda melihat situasi ini seperti apa?
01:34Sebagai pengawali diskusi kita, karena ini ada kaitannya dengan hubungan pusat dan daerah.
01:39Ya, saya pikir kalau berkenaan dengan kejadian yang baru-baru ini kita lihat, ya.
01:45Bahwa ada bentuk protes-protes dan saya pikir pemerintah juga selalu menerima aspirasi yang disampaikan oleh publik,
01:58baik itu sifatnya perorangan ataupun kelompok.
02:02Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa apapun yang menjadi masukan, apapun yang menjadi pandangan atau bahkan kritikan publik,
02:10tentu selalu kacamata pemerintah itu, itu dijadikan sebagai bahan mungkin dalam hal untuk mengambil kebijakan.
02:20Tetapi kalau kita bicara soal tadi ya dana transfer, karena kan kita tahu sendiri kemarin di Sumatera,
02:26termasuk Aceh yang terdampak dan semuanya kan full dikembalikan dana transfernya yang kategori yang selama ini kita anggap ada pemotongan
02:36dan semua Sumatera dibalikan ya, Aceh terus kemudian Sumatera Barat, begitu pun dengan Sumatera Utara.
02:44Artinya kalau saya pikir kejadian itu tentu tidak berpengaruh dengan soal itu karena semuanya dibalikan ke sana.
02:49Tetapi memang kan bahwa kemudian ada masukan-masukan, pandangan-pandangan, saya pikir itu sesuatu bagi kami ya,
02:58perlalu kami di Partai Gerindra, kami selalu melihatnya bahwa semua aspirasi yang disampaikan oleh publik,
03:05pasti pemerintah akan mendengar dan ya selayaknya pemerintah kan memang yang namanya orang tua mungkin ke anaknya,
03:13ke daerah-daerah tentu juga harus aspirasinya didengarkan.
03:17Kemudian kalau misalnya ada yang dianggap perlu dibenahi mungkin berbagai aspirasi itulah juga menjadi penyebab
03:25kemudian ada pembenahan-pembenahan, misalnya kita ambil contoh kasus ya.
03:28Kemarin pemerintah daerah termasuk mungkin Bank Bursa yang datang kepada kami di Komisi 2 menyampaikan
03:37bahwa ada sejumlah daerah yang punya kemampuan fiskalnya itu dianggap semacam tidak longgar lah.
03:46Kemudian untuk membiayai atau membayar P3K, gaji pegawai, dan alhamdulillah pemerintah langsung respon.
03:54Kemarin DPR bersama pemerintah, pimpinan DPR, Pak Dasko mengumumkan bersama Mensesnek,
04:01Kementerian Panerbe dan Kementerian Dalam Negeri bahwa berkaitan dengan P3K,
04:08paru waktu itu kemudian dinaikkan jadi penuh waktu,
04:11terus penuh waktu itu kita dorong agar dia punya peluang jadi ASN,
04:15terus kemudian khusus untuk tenaga pendidik yang itu guru,
04:19kemudian ditanggung oleh APBN, dan itu menjadi kewenangan pusat.
04:24Artinya kan pemerintah pusat selama ini merespon dengan baik apa yang menjadi usulan dari teman-teman daerah.
04:32Begitupun misalnya yang selama ini diaturan bahwa untuk menggaji pegawai itu kan aturannya kan diatur ya bahwa maksimal 30%.
04:41Tetapi pemerintah pusat juga memberi relaksasi, kelonggaran-kelonggaran,
04:45artinya kan apa yang menjadi aspirasi teman-teman di daerah,
04:48direspon dengan baik oleh pemerintahan Presiden Pramuk.
04:52Biasanya ke Prof. Jo, Prof. Jo, dari kacamata ilmu pemerintahan,
04:56pakar keindakan publik melihat di tengah situasi pro-kontra,
05:00soal pemangkasan dan naka daerah terjadi peristiwa di hari kemerdekaan di Aceh Dede Papua,
05:06Anda melihat seperti apa?
05:07Ya, insiden kecil itu ya di Papua ya seperti juga misalnya kasusnya tidak hanya soal melarang mengikuti upacara ya,
05:15tapi juga di Kabupaten Punca ada dana desa, karena di pangkas nih sampai 70% dan dana itu dibagikan kepada
05:24Kepala Kampung.
05:26Jadi Anda bilang hanya melarang upacara tapi juga ada reaksi atas?
05:30Ada, sehingga Kepala Kampung di sana ngamuk lah ya, dan membakar kontor-kontor pemerintahan di Kabupaten Punca.
05:38Itu juga bagian daripada akibat kena adanya pemotongan TKD.
05:44Karena TKD itu ada komponennya ada DAU, ada DAK, DBH, dan dana desa, dan dana otonomi khusus dan kistimewa.
05:52Jadi ini daerah kita kan sangat luas, sehingga beragam.
05:56Nah mungkin yang jadi persoalan adalah kebijakannya jangan seragam.
06:00Oke, orang melihat bahwa insiden itu tidak bisa dipandang sebelah mata, tetapi harus menjadi sinyal.
06:06Betul, ya itu adalah alarm lah ya, di dana kampung atau dana desa, kemudian ada soal yang terkait dengan TKD.
06:16Kalau daerah yang memang memiliki kemampuan fiskal bagus, nggak apa-apa.
06:19Tapi kalau di arah yang memang fiskalnya rendah, kan rata-rata PAD kita kan sangat rendah, daerah-daerah itu 90
06:28% itu sangat tergantung kepada dana TKD.
06:33Prof. Zul, selama ini melihat ada penyeragaman kebijakan terhadap daerah yang ada di Jakarta.
06:38Ya, itu dia, kebanyakan kebijakan itu dibuat di belakang meja di Jakarta ini.
06:41Ya, kebanyakan keuangan di belakang meja, ya, juga dagri sama saja.
06:45Sehingga dengan demikian tidak dieksersize secara detail dan rinci.
06:49Kabupaten Lahat misalnya harusnya dibuat sendiri.
06:52Lalu Kabupaten Bogor yang besar, kemudian ada Kabupaten Supriori di Papua yang kecil sekali.
06:59Itu harusnya berbeda-beda.
07:00Model penyesuaian kebijakan dengan daerah itu sempat pernah terjadi ya di era-era sebelumnya?
07:05Nah, itu dia.
07:06Belum pernah, kan?
07:06Belum, kosong itu.
07:08Jadi baru di era Bapak Pemerintah Presiden Prabowo lah dilakukan pemangkasan.
07:14TKD 2025 sebanyak 50T, 2026, 226T.
07:21Kita harapkan mungkin 2027 tidak dipangkas lagi ya, Bang?
07:242027 kan sudah dinaikkan dari 2026, kan?
07:26Tapi tetap.
07:275 persen, 38 miliar.
07:28Tapi kalau saya analisis ini.
07:30Emang lebih kecil dari tahun 2025?
07:31Ya, hampir sama.
07:3218 persen, ya, kalau dibanding komposisi APBN.
07:36Karena APBN kita kan nanti naik 4 ribu.
07:38Nah, jadi hitungannya pemangkasan itu hampir tidak bergerak sekitar 18 persen tinggal.
07:45Padahal toleransinya sampai 30 persen?
07:47Enggak, bukan.
07:48Itu pegawai.
07:49Oh, pegawai.
07:49TKD aja.
07:50TKD aja.
07:51Ini lebih kepada alokasi anggaran?
07:53TKD itu paling ideal, seperti 900-an T atau 25 persen.
07:57Kalau saya mempelajari, harusnya sekitar 30-an persen TKD.
08:0130 persen?
08:02Ya, 70 persen untuk pusat, boleh.
08:04Oke, oke.
08:05Sebelum ke teknis, saya...
08:0670 persen, Bani 30 persen.
08:08Dari APBN.
08:0970 persen, mustinya.
08:10Oh, gitu tuh.
08:11Saya ke Pak Bursa-Pak Bursa sebagai Ketua Apkasi, sebagai Kepala Daerah.
08:17Saya ingin juga pandangan Anda terhadap insiden yang kemarin terjadi di Hari Kemerdekaan.
08:22Pernah jadi perbincangankah di para Kepala Daerah, khususnya Bupati soal ini?
08:27Karena ini kan kaitannya waktunya bersamaan dengan satu situasi pemangkasan lah.
08:32Dan sudah hampir satu tahun kan, sebetulnya.
08:34Anda melihat seperti apa?
08:36Kalau spesifik sih, nggak ada hasil-hasil pemangkasan.
08:39Kecuali yang Papua, Pak ya.
08:41Namanya Kudanan Desa.
08:42Tapi kalau yang di Aceh itu, ya ria-ria saja, Pak ya.
08:46Ria yang sering juga terjadi kok.
08:48Menarik bendera, Merdeka, Papua juga begitu.
08:51Tapi ini kan mesti kita perhatikan.
08:55Mesti kita respon secara positif.
08:58Karena ada persoalan besar kita itu sebetulnya soal TKD ini.
09:02Soal TKD ini yang sebelumnya belum terjadi, kaget.
09:07Karena ini kan belum disosialisasi sebelum 10 tahun sebelumnya.
09:13Tiba-tiba?
09:13Langsung diputuskan dan dijalankan.
09:15Kita memahami ada kebutuhan pusat ya, penyesuaian untuk program strategis.
09:21Tapi memang saya dulu berpendapat begini.
09:26Meskipun strategis, kan bisa bertahap gitu loh.
09:29Misalnya Merah Putih 30 ribu nih, Pak ya.
09:33Nah cukup lu 30 ribu gitu loh.
09:35Yang lainnya harus disupport ke daerah.
09:37Karena daerah ini penopang nasional kan.
09:40Penopang nasional.
09:41Kalau sentra ekonomi tidak hidup,
09:44dia justru tidak bisa meleverage pertumbuhan nasional PDB kita.
09:49Karena kan PDB itu agregat.
09:53Pak Bursa kenapa saya tanyakan itu dalam konteks Ketua Apkasi?
09:57Tadi di awal membuka saya mengatakan bahwa yang namanya TKD itu terkait dua hal besar.
10:02Satu soal stabilitas ekonomi daerah.
10:04Yang kedua soal integrasi nasional.
10:06Nah yang terjadi di Aceh kemarin itu kan bagian dari yang memang masuk dalam lingkup rumpun integrasi nasional.
10:13Itu yang saya ingin dalam.
10:14Ya saya, kalau saya pribadi kita gak ingin mengulang seperti periode periode periode semesta.
10:21Ya tentu jangan.
10:22Itu bagian percikan dari ketidakadilan fiskal ke daerah.
10:28Itu kan reaksi daerah kan.
10:30Walaupun sebetulnya gak perlu ada pertumpuan darah.
10:32Kita enak berunding sebetulnya ada nimbulkan masalah.
10:37Nah jadi saya berpendapat ya relaksasi TKD ini haruslah dimulai dari 2028 ya.
10:46Jadi apa yang bisa kita moratorium dulu kita moratorium.
10:51Misalnya tadi saya contohkan koperasi 30 ribu.
10:54Nah ini dulu kita perkuat.
10:56Supaya dia bisa menjadi faktor penggerak ekonomi.
11:01Nah saya yang khawatirkan 30 ribu koperasi ini tidak menghasilkan apa-apa ke depan.
11:07Anda mau bilang bahwa sebaiknya program protestasional kooperasi merah putih termasuk juga makan bergeji gratis itu juga ada penyesuaian dan
11:16kemudian tidak dilakukan bertahap kan?
11:18Bertahap.
11:19Oke.
11:19Betul.
11:20Dan hari ini Anda melihat semuanya seberat-seberat dan itu berdampak langsung ke daerah.
11:23Karena kooperasi ini semacam nafas kita apalagi ini diperkuat oleh Pak Prabowo kan.
11:27Ini kooperasi ini sebetulnya nafas sejarah kita yang paling cocok dengan Indonesia.
11:33Jadi Pak Bursa ini maunya kooperasinya bertahap karena ini terkait dengan...
11:38Bukan, bukan. Ini kan sudah ada 30 ribu ini Agustusnya.
11:41Menurut saya ini dulu diperkuat.
11:43Oke.
11:44Pertama diperkuat 30 ribu ini sisanya di Moratrium.
11:48Begitu sudah kuat tahun depan masuk lagi kooperasi.
11:51Kita kan butuh 80 ribu Pak.
11:53Dan itu kan yang disampaikan Pak Bursa itu kan ada kaitannya kan dengan alokasi...
11:58Oh iya.
11:58Kalau dia 30 ribu dulu itu kan semuanya 240 triliun tuh Pak ya.
12:03Jadi 0,3 persen itu kali 240 berkurang sekitar 174 triliun.
12:09Oke.
12:10Berarti 160 triliun ini harus bisa dialokasikan ke daerah.
12:16Oke.
12:16Jadi 30 ribu ini kita mantapkan, sudah menghidupkan ekonomi daerah, baru lanjut lagi gitu.
12:22Oke. Kita akan bahas lagi diskusinya lebih mendalam.
12:24Tetaplah di satu menjadi forum.
12:26Akan kembali setaat lagi.
12:27Sampai jumpa di video selanjutnya.
12:27Sampai jumpa di video selanjutnya.
12:27Sampai jumpa di video selanjutnya.
Komentar