Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 4 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPASTV - Eks Kabareskrim Polri Susno Duadji menegaskan bahwa Polri merupakan institusi milik rakyat.

Karena itu, menurutnya, setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan kepolisian harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Polri itu milik rakyat. Ini digaji oleh rakyat, diberi kewenangan oleh rakyat, dipersenjatai oleh rakyat," kata Susno di Bola Liar, Jumat (7/8/2026).

"Siapa pemilik Polri? Rakyat," tegasnya.

Menurutnya, konsep tersebut juga berlaku bagi Presiden.

Presiden, kata Susno, digaji oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, serta menjalankan kewenangan berdasarkan konstitusi.

Karena itu, Susno menilai dalam negara demokrasi, baik Presiden maupun Kapolri harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

"Karena ini milik rakyat semua, kita negara demokrasi, baik Presiden maupun Polri, Kapolri ya, Polri harus menuruti apa maunya rakyat," ujarnya.

Produser: Yuilyana

Thumbnail Editor: Frashiva Rizaldi

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/684758/susno-duadji-polri-digaji-rakyat-harus-dengarkan-kemauan-rakyat
Transkrip
00:00Bapak, Pak Sisno, menurut pendapat Anda, tadi ini kita memperdebatkan ada program proses presiden.
00:05Harusnya, ya jangan dibebankan, karena masalah angka kriminalitas juga masih tinggi, begitu.
00:10Baik, saya sekarang berbicara sebagai rakyat sekarang, karena saya udah persiun ya.
00:16Polri itu milik rakyat.
00:19Ini, digaji oleh rakyat.
00:23Diberi kewenangan oleh rakyat.
00:27Dipersenjatai oleh rakyat.
00:30Siapa pemilik Polri? Rakyat.
00:33Presiden digaji oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, diberi kewenangan berdasarkan konstitusi yang dibuat oleh rakyat melalui perwakilan.
00:45Jadi karena ini milik rakyat semua, kita negara demokrasi, baik presiden maupun Polri,
00:53sebetulnya Polri ya, harus menuruti apa maunya rakyat.
00:58Artinya, Pak Sigit sebagai Kapolri, bisa meminta yang tadi disampaikan oleh Bang Reh,
01:05ngomong, jawab presiden, Pak Presiden, ini bukan, jangan kami, gitu, untuk ngerjain.
01:10Kalau presidennya orang Sumatera seperti saya, nggak bisa ngomong gitu.
01:14Pak, nggak boleh gitu, Pak. Saya, dia nggak mau dah. Besok saya udah lengser, gitu.
01:20Tapi...
01:21Mungkin Bang Reh ya?
01:23Dia Kapolri peran itu.
01:24Mungkin gaya bahas aja, tidak begitu.
01:27Jadi, Kamu Reh Kabinet Bayangan.
01:30Baik, Pak Arianto, yang diperdebatkan di sini adalah harusnya tugas dasarnya dulu,
01:35termasuk soal pelayanan masyarakat, kita lihat angka kriminal segi tinggi.
01:38Harusnya kan boleh.
01:39Belum, sebentar dulu ya, kalau gitu.
01:41Kesini dulu deh.
01:42Belum cepat. Belum selesai, depan koma kan.
01:44Semua yang ada di Republik ini diatur oleh peraturan perundang-undangan.
01:49Presiden diatur oleh konstitusi, Kapolri diatur oleh undang-undang tentang Polri,
01:55merupakan turunan daripada undang-undang dasar.
01:59TNI diatur juga demikian, termasuk kabinet kita.
02:03Nah, jelas beliau ahli tata negaranya, adik saya ini.
02:06Dia atur situ, sepanjang kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab keundangan sesuai itu,
02:13tidak menyimpang, insya Allah Republik ini akan mengalahkan Amerika.
02:17Amin.
02:18Pak Arianto, masalah kriminalitas ataupun yang lain, masalah dasar yang harus diselesaikan itu sudah banyak, Pak.
02:26Bukankah harusnya, ini kan tugas prioritas Pak Presiden dalam bidang ekonomi ini kan cukup berat juga.
02:31Bukankah harusnya Pak Listio, boleh gitu, ngomong begitu.
02:35Fokus saja ke keamanan, bukan saya menolak, tapi bolehkah saya menyelesaikan masalah keamanan dulu ke Pak Presiden?
02:40Saya kira Pak Sikit sudah pernah ngomong gitu juga.
02:43Oh gitu?
02:44Ya pasti dong, tugas saya begini.
02:46Tetapi Presiden adalah atasan beliau, kalau dia ngasih tugas yang lain, ya dia sepanjang yang tugas ini tidak.
02:53Tidak bisa nolak?
02:53Ya tidak bisa nolak dong.
02:55Kan bosnya polisi rakyat.
02:56Bisa beliau nolak, bisa beliau nolak Pak Presiden.
03:00Kalau saya tetap dipaksa untuk menengani MBG, menengani Cikguhan, saya akan mundur.
03:06Mana bisa seorang perempuan mundur, kalau tidak ada perempuan birokrasi.
03:10Ya itu makanya, saya akan mundur.
03:12Karena itu tidak sesuai dengan tugas Pak Polisnya.
03:14Nah itu makanya, itu Kapolri di dalam negara bayangan.
03:20Republik bayangan ini.
03:21Oke, baik Pak Jayadi, jadi Kapolri itu jabatan politik sampai harus tunduk kepada Presiden?
03:29Atau sebenarnya jabatan profesional yang tadi disampaikan oleh Pak Susno?
03:34Tuhan adalah rakyat.
03:35Ya seharusnya jabatan profesional.
03:37Harusnya jabatan profesional, jadi lebih patuh kepada rakyat.
03:40Posisi Polri langsung dibawa Presiden gitu kan Pak?
03:43Jadi mau tidak mau dia bersifat politis jadinya.
03:46Akibatnya proses kemungkinan politisasi menjadi sangat besar.
03:50Apalagi kan mau tidak mau kan harus berhubungan dengan partai juga, harus berhubungan dengan DPR.
03:57Apalagi dengan lembaga-lembaga yang lain.
04:00Jadi profesionalismenya menjadi sangat tergantung kepada usernya.
04:07Usernya itu adalah Presiden gitu.
04:09Nah sekarang apakah dia ingin tetap di posisi profesionalnya atau tidak ketika berhadapan dengan usernya adalah menjadi Presiden?
04:18Nah itu tergantung kepada jadinya si yang bersangkutan kan gitu.
04:23Bukan hanya struktur jadinya.
04:25Misalnya kan, kalau dia enjoy dengan posisi seperti itu tidak masalah, ya akhirnya ikut kan.
04:31Maka muncullah tuduhan seperti parcok misalnya.
04:34Terusnya begini juga.
04:35Pol Dok everywhere.
04:35Polito.
04:35Poliberisan sih queww.
04:36Polidirisan sih gitu.
04:36Mm.
04:36selamat menikmati
Komentar

Dianjurkan