00:00Selain soal anggaran jadi problematik, ada pro kontra, ini kebijakan kepala daerah, tapi dalam sisi keamanan.
00:06Misalnya di Jawa Barat yang sedang ramai, ada sayembara yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat terkait penangkapan begal,
00:13misalnya peredaran obat keras dan juga miras ilegal.
00:16Ini dianggap melampaui kewenangan atau cara kreatif dari Gubernur?
00:21Kalau sayembara itu enggak apa-apa sih sebetulnya, boleh aja ya.
00:23Misalnya lomba nih, lalu bikin sayembara dalam perlombaan 17 agudus.
00:30Kalau soal konteks kamu?
00:30Tapi kalau yang soal lomba kepada masyarakat agar menangkap begal gitu ya, nah itu enggak sesuai dengan kewenangan Gubernur.
00:40Kenapa, Prof?
00:40Karena kewenangan untuk bidang keamanan namanya yang diatur di undang-undang Pemda kita, itu kewenangan absolut yang dimiliki, dipegang oleh
00:51pemerintah pusat.
00:51Seperti politik luar negeri, pertahanan tentara, kemudian keamanan.
00:57Itu adalah kewenangan mentah pusat.
00:59Jadi Gubernur tidak berwenang sama sekali dalam soal penegakan keamanan soal kepolisian.
01:05Nah, oleh karena itu memang ini harusnya bukan bidangnya Gubernur.
01:11Gubernur hanya terkait dengan ketentraman, ketertiban masyarakat.
01:15Tapi kalau memberi lomba untuk kasih uang menangkap begal, nanti risikonya akan mengambil kewenangan polisi.
01:23Dan di samping itu juga akan membahayakan jiwa dari orang atau masyarakat yang mau menangkap begal.
01:30Begalnya pakai senjata bagaimana?
01:31Itu bisa jadi korban itu di masyarakatnya.
01:34Solusinya apa? Di satu sisi ada niat untuk menekan angka kejahatan dengan kerobosan.
01:40Tapi kebatasannya itu seperti apa?
01:43Kemenangannya dalam era otomida era ini?
01:46Jadi dia memfasilitasi kepolisian saja.
01:49Jadi mendukung polisi untuk menangkap begal.
01:51Misalnya polisi perlu patroli.
01:53Oke Gubernur bantu sepeda motor.
01:56Bantu mobil patroli.
01:58Supaya patroli itu hadir di pelosok-pelosok di tempat-tempat yang strategis.
02:02Pasang kamera di seluruh pelosok daerah supaya segera diketahui oleh polisi.
02:08Tapi bukan dengan meng-tick over kewenangan kepolisian.
02:12Apalagi dengan melakukan seimbara yang kasih uang 50 juta itu.
02:16Itu kurang tepat.
02:17Berarti dalam era otonomi daerah ini sejauh mana batasan kepala daerah,
02:23kewenangan kepala daerah untuk membuat suatu kebijakan?
02:25Ya, dia ada dasarnya kewenangannya dibatasi oleh desenterasasi yang diberikan.
02:32Jadi urusan pemerintahan itu dilimpahkan atau tidak.
02:35Nah yang dilimpahkan ke daerah-daerah itu hanya 32 urusan pemerintahan.
02:40Tidak termasuk urusan pertahanan, keamanan, politik luar negeri,
02:45monetar dan fiskal, yudisial dan agama.
02:49Itu gak boleh dipegang oleh kepala daerah.
02:52Nah itu batasannya.
02:53Jadi kalau yang lain bisa dipegang, tapi itu pun berbagi.
02:57Misalnya pendidikan gak juga dipegang oleh semua daerah.
03:00Pendidikan tinggi itu dipegang oleh pemerintahan pusat.
03:02Kalau pendidikan menengah, SMA, SMK boleh gubernurnya menangani.
03:07Pendidikan dasar itu adalah kepala daerah bupati wali kota.
03:11Itu batasan-batasan yang sudah dibuat dalam undang-undang pemerintahan daerah kita.
03:15Nah ini harus diikuti dan ditaati oleh kepala daerah.
03:18Kita tadi sudah bahas soal keterbatasan fiskal.
03:21Soal juga batasan kewenangan kepala daerah dalam membuat kebijakan.
03:24Jadi evaluasi yang harus dilakukan soal otonomi daerah ini apa, Prof?
03:28Ya kalau kita lihat sebetulnya otonomi daerah prinsipnya adalah memberikan urusan pemerintahan
03:34kepada daerah kena urusan itu supaya lebih urus, lebih baik, lebih cepat.
03:39Karena langsung.
03:40Ya langsung ya kan.
03:41The closer, the better.
03:44Nah itu tidak terjadi kalau kita tidak desentralisasi.
03:49Nah oleh karena itu maka janganlah pusat ini melakukan desentralisasi.
03:55Penarikan kewenangan-kewenangan.
03:58Jangan juga pusat melakukan desentralisasi bidang fiskal.
04:01Tiba-tiba ditarik uang yang tadinya dialokasikan kepada ada TKD.
04:07Jadi itu pelajarannya adalah desentralisasi itu harus diselenggarakan secara bertanggung jawab.
04:14Dulu ada namanya otonomi daerah yang nyata bertanggung jawab.
04:19Nah jadi pusat pun juga begitu.
04:21Ketika memberikan kepada daerah, harus urusan yang daerah bisa ngurusnya.
04:25Dan juga yang bisa dia bertanggung jawab.
04:27Dan pusat pun juga harusnya konsisten dengan ini.
04:31Desentralisasi kepada daerah, tapi jangan tiba-tiba atau mendadak apalagi melakukan resentralisasi penarikan-penarikan kewenangan.
04:40Bahkan penarikan fiskal.
04:42Itu bisa membuat daerah tidak mampu mengurus pelayanan publik dan meningkatkan sijatan masyarakat.
04:48Garis batas itu apakah perlu diejawantahkan dalam bentuk regulasi?
04:51Ya saya kira itu sebetulnya dari segi regulasi kita sudah ada.
04:55Yang mengatur undang-undang pemda ini kan ada kewenangan-kewenangan pusat, ada kewenangan-kewenangan daerah, juga ada kewajiban pusat.
05:03Kalau menyerahkan urusan, maka pusat bertanggung jawab menjadikan pembiayaannya.
05:08Menjadikan personilnya.
05:10Nah standar praktek empiriknya juga sudah ada.
05:12Kurang lebih 10 tahun pemerintahan SBY, 10 tahun pemerintahan Jokowi-Dodo, sekitar 25 persen porsi APBN itu adalah dialokasikan untuk
05:22TKD ke daerah.
05:24Tiba-tiba sekarang anjok sampai ke tingkat 18 persen.
05:28Sementara kalau kita pelajari mancanegara, itu rata-rata 50-an persen dana pemerintah nasionalnya dibagi kepada pemerintahan subnasional atau pemerintahan
05:38lokal.
05:38Kalau kita dulu sudah 20 tahun dikasih secara cukup memadai lah 25 persen, yang harusnya malah ditingkatkan jadi sepertiga kalau
05:49saya ya, 39 persen.
05:51Tapi malah yang terjadi adalah diturunkan zaman sekarang ini menjadi sampai...
05:56Dan ketidakadilan fiskal ini jadi problem berat?
05:58Jadi problem serius.
05:59Jadi kalau daerah-daerah tidak mampu lagi melayani urusan-urusan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, perekonomian, maka yang rugi pusat sendiri.
06:11Pusat akan berat menyelenggarakan urusan nasional tanpa memberikan dukungan supaya daerah akan bisa efektif dalam melayani publiknya.
06:24Belum lagi berjibaku dengan urusan korupsi?
06:25Tambah lagi itu yang juga harus kita beresin.
06:29Leadership kunci.
06:31Tidak hanya wawenang besar, uang banyak, tapi juga kepemimpinan yang bermoral, berintegritas itu penting kita miliki.
06:41Kalau tidak, maka akan membuat duginya ke bangsa kita secara keseluruhan.
06:47Jangan sampai masyarakat yang dikorban.
06:49Ya, jangan sampai.
06:51Jangan sampai masyarakat.
Komentar