Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 7 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPASTV - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyoroti pentingnya data yang akurat, dalam menjalankan empat pedoman Kabinet Merah Putih yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Rieke menilai empat pedoman tersebut, mulai dari menjalankan amanat UUD 1945, melindungi kepentingan nasional yang vital, mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya, hingga berorientasi pada kepentingan rakyat, anak, dan cucu, harus dikawal dengan kebijakan berbasis data.

Rieke menilai keberadaan satu data Indonesia penting, terutama untuk memastikan berbagai program pemerintah, termasuk intervensi pangan dan penyaluran bantuan, tepat sasaran.

"Namun, langkah penting menurut saya adalah segera mengesahkan RUU Satu Data Indonesia. Semua konsep tadi sudah bagus, tetapi, seperti yang diwangsitkan Pak Sumitro, kalau boleh saya menggunakan istilah wangsit, RUU Satu Data Indonesia harus segera disahkan," tegas Rieke usai sidang Tahunan di MPR, Jumat (14/8/2026).

Ia mengingatkan data yang tidak valid dapat menimbulkan persoalan serius dalam pengelolaan anggaran.

"Sebagus apapun rencana pembangunan, sebagus apapun konsep pemerintah tanpa data yang akurat, yang terjadi ini hanya sekadar di atas kertas," kata Rieke.

Produser: Yuilyana

Thumbnail Editor: Joshua

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/685558/rieke-pdip-respons-pidato-presiden-ingatkan-prabowo-soal-data
Transkrip
00:00Bagaimana tanggapannya Marika?
00:03Pidato Presiden, hari ini aku baca aja ya takut salah.
00:11Pidato Presiden Prabowo itu improtnya banyak ya, sekarang lebih script atau sesuai teks seperti itu?
00:17Ya, saya melihat ada catatan yang cukup penting ya.
00:22Ada 4 pedoman Kabinet Merah Putih, yang ini menurut saya harus menjadi catatan.
00:28Dan kita perhatikan, nanti kita awasi bersama.
00:33Pedoman pertama menjaga dan melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar 45.
00:37Dan ini dalam konteks MPRRI tentu merupakan salah satu manifestasi ruh haluan negara.
00:45Ini penegasan untuk menegaskan hukum dasar wajib bersandar pada amanat pasal 33 nih.
00:50Penting nih, kita ingetin nantinya.
00:53Pedoman kedua adalah melindungi kepentingan inti nasional yang vital.
00:57Ini sebetulnya kalau kita lihat sejarah MPR, ini akar kedaulatan dalam konsep teknokratik pertama Indonesia
01:05yang disusun 513 anggota MPR pertama pada tahun 1958.
01:10Dan kemudian juga Presiden mengatakan, yang ketiga adalah untuk melindungi the core and vital national interest.
01:17Ini memiliki keterikatan historis dengan yang disusun juga oleh MPR pertama tahun 1960.
01:24Kemudian mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya.
01:28Ini juga menurut saya ada kaitannya dengan resonansi panitia siasat ekonomi hatta 1947.
01:35Kemudian ada pedoman keempat berorientasi pada kepentingan rakyat anak dan cucu.
01:39Ini saya melihat adalah suatu model teknokrasi Dewan Perancang Negara yang disusun Sumitro tahun 1951.
01:48Nah kemudian, nah justru karena relevan dalam empat hal asal, tidak kehilangan akar historis yang saya sampaikan tadi.
02:00Karena ini negara konstitusi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, termasuk 513 anggota MPR pertama yang membuat roadmap pembangunan pertama
02:10Indonesia.
02:11Total asibnya ada 4.647 halaman.
02:14Nah namun langkah pentingnya menurut saya adalah yang ini semua konsep tadi bagus, baik.
02:21Tetapi sama dengan yang diwangsitkan Pak Sumitro, kalau boleh saya pakai istilah wangsit, yaitu segera sahkan RUU Satu Data Indonesia.
02:31Karena konsep ini tidak mungkin berjalan tanpa berbasis data negara yang akurat, aktual, dan relevan.
02:3821 Juli kemarin, 2026 sudah disahkan draft RUU Satu Data Indonesia di Laripurna DPR.
02:46Tapi sampai hari ini belum ada kiriman surpres dan dimnya dari pemerintah.
02:51Mungkin sedang disusun masih ada waktu, 60 hari jangka waktu.
02:55Tapi menurut saya tidak bisa lama-lama, karena kemudian juga bahwa penyaluran juga terhadap pangan tadi, intervensi pangan darurat juga
03:03harus berbasis data, supaya tepat sasaran begitu.
03:06Dan kemudian juga hal yang lainnya.
03:10Di negara manapun data driven sekarang, data adalah new oil.
03:14Itu yang sering dikatakan oleh Presiden.
03:17Jadi empat pedoman Kabinet Merah Putih ini, rasanya, bukan rasanya, bahkan kalau kita membuka arsip sejarah Indonesia,
03:26termasuk konsep dari Pak Sumitro, konsep dari Pak Hatta, termasuk konsep dari 513 anggota MPRS,
03:33yang merupakan anggota MPR pertama Indonesia, yang menyusun roadmap pembangunan pola pembangunan nasional semesta berencana.
03:40Tidak mungkin semua konsep itu bisa berjalan, terarah, terencana, terukur tepat sasaran, tanpa data dasar negara yang akurat.
03:55Masih dalam konteks yang sama, tetapi menurut saya dengan ada, kemarin kan tidak ada empat pedoman.
04:02Empat pedoman Kabinet Merah Putih ini menurut saya menjadi penting.
04:06Asal apakah ini sesuatu yang baik, saya tadi bedah dengan akar historis teknokratis kita.
04:13Dari mulai sekali lagi, Panitia Siasat Ekonomi Hatta 1947,
04:18Dewan Perancang Nasional yang disusun oleh Sumitro Joyohadi Kusumo saat menjadi Menteri Industri Perdagangan 1951,
04:25lalu yang disusun oleh Dewan Perancang Nasional di bawah Muhammad Yamin,
04:29bersama 513 anggota MPRS pertama.
04:33Saya akan ulang-ulang karena ini adalah pidato MPR ya, pidato tahunan di MPR.
04:37Itu mereka mengatakan, apalagi Pak Sumitro mengatakan,
04:41tidak mungkin menjadi negara industri, tidak mungkin bisa mencapai keadilan dan kemakmuran
04:47tanpa adanya evidence-based policy atau kebijakan berbasis pengetahuan,
04:51tadi juga disinggung oleh Presiden,
04:53tapi yang terpenting adalah evidence-based policy itu harus menghasilkan data negara yang akurat, aktual, dan relevan.
05:00Sehingga sekali lagi, semua yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto,
05:05saya kira bukan tidak mungkin, mungkin asal basis datanya akurat, aktual, dan relevan.
05:12Sehingga tidak ada lagi, tadi juga disebut, main-main dengan data.
05:16Tidak boleh lagi main-main dengan data.
05:18Data fiktif terindikasi menghasilkan anggaran yang fiktif.
05:22Anggaran yang fiktif akan menghasilkan korupsi.
05:25Sebagus apapun rencana pembangunan,
05:28sebagus apapun konsep pemerintah,
05:31tanpa data yang akurat,
05:32yang terjadi ini hanya sekedar di atas kertas.
05:36Terima kasih.
Komentar

Dianjurkan