- 2 jam yang lalu
- #pemadamanlistrik
- #listrik
- #indef
KOMPAS.TV - Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap sektor usaha.
Pelaku usaha kecil hingga menengah mengaku mengalami penurunan produktivitas, kerusakan bahan baku, hingga berkurangnya omzet akibat terganggunya operasional saat pasokan listrik terhenti.
Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF membahas secara mendalam akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik bergilir.
Lalu, bagaimana solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mencegah pemadaman listrik berulang? Simak ulasan lengkap bersama Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF.
#pemadamanlistrik #listrik #INDEF
Baca Juga Penjual Ikan Hias Hingga Pengusaha Penatu Alami Dampak Dari Pemadaman Listrik | SAPA PAGI di https://www.kompas.tv/regional/676275/penjual-ikan-hias-hingga-pengusaha-penatu-alami-dampak-dari-pemadaman-listrik-sapa-pagi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/676280/full-kepala-pusat-energi-pangan-indef-bahas-akar-penyebab-pemadaman-listrik-bergilir
Pelaku usaha kecil hingga menengah mengaku mengalami penurunan produktivitas, kerusakan bahan baku, hingga berkurangnya omzet akibat terganggunya operasional saat pasokan listrik terhenti.
Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF membahas secara mendalam akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik bergilir.
Lalu, bagaimana solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mencegah pemadaman listrik berulang? Simak ulasan lengkap bersama Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF.
#pemadamanlistrik #listrik #INDEF
Baca Juga Penjual Ikan Hias Hingga Pengusaha Penatu Alami Dampak Dari Pemadaman Listrik | SAPA PAGI di https://www.kompas.tv/regional/676275/penjual-ikan-hias-hingga-pengusaha-penatu-alami-dampak-dari-pemadaman-listrik-sapa-pagi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/676280/full-kepala-pusat-energi-pangan-indef-bahas-akar-penyebab-pemadaman-listrik-bergilir
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Saudara pemadaman listrik bergilir masih terjadi di tanah air terutama di Pulau Jawa.
00:06Apa penyebabnya dan kemudian dampak, kemudian juga poin kritis dan solusi cepat atas pemadaman bergilir ini?
00:12Kita akan bahas bersama dengan Abra Talatov, Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef.
00:17Selamat pagi Mas Abra.
00:19Selamat pagi Mas Bremana.
00:22Ya, Mas Abra kita perhatikan pernyataan dari PLN bahwa sudah membaik,
00:26paling tidak satu pembangkit ini sudah bisa beroperasi, sudah normal kembali,
00:30dan masih ada satu lagi pembangkit yang belum beroperasi secara normal.
00:35Kemudian disampaikan juga bakal masuk nih, batubara kalori menengah ke Indonesia gitu ya, ke PLN,
00:41terutama untuk hari Senin ini, tapi masih terus terjadi Mas pemadamannya.
00:45Ini apa yang kemudian menjadi kendalanya?
00:48Ya, jadi mungkin saya ingin cerita kronologisnya dulu ya Mas.
00:52Jadi, supaya pemirsa masyarakat juga bisa memahami secara utuh
00:56sebetulnya apa yang menjadi akar permasalahan pemadaman listrik yang kita alami bersama ini.
01:02Pertama, bahwa operasional PLTU ini kan sangat membutuhkan pasukan batubara.
01:09Nah, ada yang disebut hari operasional.
01:12Jadi, stok batubara untuk masing-masing PLTU.
01:15Idealnya, stok batubara itu di angka 15-20 hari.
01:19Jadi, masing-masing pembangkit itu, itu mestinya punya stok batubara yang memadai,
01:23sehingga tidak terjadi gangguan.
01:25Nah, karena ada perubahan kebijakan di akhir tahun lalu, di 2025,
01:31pemerintah melakukan revisi untuk memberikan kuota produksi batubara
01:37bagi masing-masing perusahaan batubara yang tadinya awalnya per 3 tahun,
01:41kemudian direvisi menjadi per tahun.
01:43Nah, jadi ada perubahan secara tiba-tiba di akhir 2025 lalu.
01:49Nah, kemudian pemerintah melalui Kementerian STM
01:53mempertimbangkan untuk melakukan pengurangan kuota produksi batubara
01:58dari angka tahun lalu realisasinya itu sekitar 870 juta ton batubara,
02:05kemudian di tahun 2026 ini dipangkas sampai 31 persen menjadi 600 juta ton.
02:13Nah, dalam prosesnya di bulan Januari sampai Maret, pemerintah memberikan relaksasi artinya,
02:18silakan perusahaan batubara untuk tetap memproduksi, tetapi tetap pemerintah akan melakukan evaluasi.
02:24Kemudian karena ditambah tadi relaksasi, pemerintah akhirnya memutuskan menambah kuotanya menjadi 733 juta ton.
02:32Tetapi tetap masih lebih kecil 15 persen dibandingkan realisasi tahun lalu.
02:37Nah, terjadinya perubahan di tengah jalan ini tentu membuat adanya gangguan,
02:42baik bagi produsen batubara maupun bagi operasional pembangkit listrik PLTU.
02:46Nah, kemudian akhirnya karena dalam perjalanannya, proses pengesahan RKAB ini,
02:53itu juga tidak secepat dengan kebutuhan untuk pasukan batubara untuk PLTU,
03:00sehingga terjadi akhirnya di bulan Juni ini beberapa PLTU itu kekurangan stok batubara.
03:07Jadi HOP-nya ini tadi hari operasional, kita juga pertanyakan,
03:12sebetulnya sekarang ini HOP di masing-masing pembangkit listrik itu berapa hari sih?
03:16Karena kita pernah mengalami presiden buruk di tahun 2021-2022,
03:21waktu itu di awal 2022 kita mengalami gangguan listrik nasional,
03:24karena hari operasional waktu itu, itu hanya di sekitar 5-10 hari, yang idealnya 20 hari.
03:30Maka waktu 2022 itu, pemerintah memutuskan rem darurat,
03:34melarang sama sekali ekspor batubara selama satu bulan,
03:36untuk menjaga pasokan di dalam negeri ini terjamin.
03:40Nah setelah itu, kemudian proses pengadaan batubara untuk DMO kebutuhan dalam negeri terpenuhi,
03:47pemerintah baru melakukan penyesuaian agar RKAB tadi, kuota tadi dilakukan selama 3 tahun.
03:53Nah ini sudah berjalan di periode kedua, 3 tahun yang kedua.
03:57Nah tetapi pemerintah, dengan alasan sekarang harga batubara lagi jatuh di tahun lalu mas,
04:02ya karena terjadi over supply, kemudian pemerintah berpikir,
04:05nah apa perlu ya produksi batubara nasional kita batasi,
04:09supaya kita bisa mendorong agar harga batubara mengalami kenaikan,
04:14sehingga nanti penerima negara kita, PNBP kita juga meningkat.
04:17Nah tapi dalam perjalanannya ada perang Amerika dan Iran,
04:21sehingga harga batubara justru yang tadinya jatuh masih di tahun lalu,
04:23tiba-tiba meningkat drastis, itu sekarang gitu.
04:26Jadi ini agak berbeda situasinya, dan kemudian tadi pemerintah cukup terkejut juga
04:32dengan adanya persoalan kelangkaan batubara yang dihadapi oleh beberapa pembangkit distrik dari mas.
04:39Berarti mungkin bisa dibilang ini ada biskalkulasi dari pemerintah soal pemerintahan kuota di RKAB 2026 mas,
04:45dan walaupun memang katanya rencananya akan ada revisi RKAB dimulai pada bulan Juli,
04:51ini apakah cukup gitu waktunya untuk kemudian para pengusaha tambang
04:54mempercepat kuota produksinya ataupun memperbanyak produksi batubaranya?
05:00Ya, lagi-lagi ini karena memang adanya dinamika eksternal mas,
05:05yang tadi awalnya kebijakan revisi RKAB menjadi satu tahun itu kan
05:08adanya background harga batubara jatuh di tahun lalu mas.
05:12Maka dirubahlah dari tiga tahun menjadi satu tahun.
05:16Tapi dalam perjalanannya karena terjadi geopolitik ya,
05:20harga energi dunia meningkat, turut mengerek kenaikan harga batubara,
05:23sehingga yang kebijakannya tadi RKABnya setahun menjadi kurang relevan gitu.
05:30Apalagi tadi pengesahan RKABnya ya dilakukan di tahun berjalan semestinya kan secara ideal ya.
05:36Pengesahan RKAB itu sudah bisa diketapkan di akhir tahun lalu,
05:39sehingga masing-masing produsen batubara sudah form nih,
05:42akan memproduksi berapa banyak volume batubaranya,
05:46mereka akan ekspor berapa banyak ya,
05:48kemudian nanti komitmen mereka untuk bisa memenuhi pasokan dalam negeri demo itu berapa banyak.
05:53Dan termasuk juga bagi pembangkit listrik ya,
05:55PLTU itu, baik PLN maupun IPP, swasta,
05:58itu juga bisa berkejaran dengan waktu untuk melakukan kontrak pembelian
06:01dengan harga yang sudah disepakati.
06:03Nah ini kan memang dinamika ini masih yang akhirnya saya melihat bahwa ini harus menjadi pelajaran penting,
06:09jangan sampai terulang lagi di masa mendatang.
06:11Dan ini pemerintah harus fokus,
06:12ya tentu saja kita mendukung upaya pemerintah untuk melakukan reformasi tata kola sektor pertambangan kita,
06:21khususnya batubara,
06:22karena memang ada persoalan fundamental yang kita hadapi,
06:27yaitu terjadinya eksploitasi batubara secara eksesif,
06:32ya dengan harga jual yang mahal,
06:36tetapi penerimaan negara kita relatif tidak optimal karena terjadinya praktek under invoicing,
06:41Nah itu yang juga menjadi motif pemerintah,
06:44kenapa pemerintah ingin melakukan reform,
06:46termasuk dengan pemerintah kan akhirnya melahirkan kebijakan untuk sentralisasi ekspor sumber dayalang,
06:55salah satunya batubara,
06:56tadi untuk bisa menutup celah kebocoran adanya ekspor batubara,
07:00yang diindikasikan dalam puluhan tahun terakhir itu negara mengalami kerugian,
07:06karena praktek under invoicing tadi,
07:09tetapi ya upaya untuk melakukan reformasi tata kola mineral dan batubara ini,
07:16ya ternyata juga ada risiko tersendiri,
07:19pemerintah juga pastinya akan menghadapi resistensi dari para perusahaan batubara,
07:25bahkan saya mungkin mengatakan dari para oligarki batubara,
07:28tentunya mereka tidak akan menerima atau dia begitu saja,
07:31nah ini saya pikir menjadi salah satu ekses kebijakan pemerintah,
07:34yang mungkin secara nasional itu dianggap sebagai kebijakan yang konstitusional,
07:40ya karena berlandaskan dengan undang-undang dasar dan juga adanya undang-undang minerba yang terbaru,
07:47di mana memang perusahaan batubara pemegang IUP dan IUPK memang wajib memenuhi pasokan batubara domestik,
07:53tapi tadi pemerintah atau negara juga tidak boleh menutup mata akan ada risiko perlawanan,
07:59dan ini saya pikir menjadi salah satu dampak yang akhirnya masyarakat menjadi korban,
08:05masyarakat berada di tengah-tengah antar dua kekuatan besar, negara dengan oligarki,
08:10sehingga harusnya negara bisa mengkalkulasi kalau ini memang terjadi risiko,
08:15kira-kira apa strategi yang harus dilakukan sejak dini,
08:18jadi jangan sampai terjadi pemadaman dan ini mencoreng wajah ekonomi dan investasi nasional,
08:25karena pemerintah sedang memoles diri ingin menyakitkan investor bahwa ekonomi kita secara fundamental kuat,
08:31dari sisi infrastruktur kita memiliki dukungan dari infrastruktur fisik termasuk juga energi,
08:38tetapi pada kenyataannya industri manufaktur sekarang harus menghadapi ujian berat,
08:44mereka sedang mengalami upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi,
08:48tetapi di saat yang bersamaan, industri atau pabrik mereka sekarang ya harus terdampak dari adanya pemadaman,
08:55dan pastinya merugikan secara operasional,
08:57dan ini juga akan mempengaruhi sentimen ataupun citra investasi kita dalam jangka pendek,
09:02dan bahkan dalam jangka panjang, gitu mas.
09:05Nah ini yang kemudian juga menarik karena sempat juga disorot gitu mas,
09:08terkait dengan perusahaan tambang batubara yang juga terhimpit gitu,
09:11dengan kondisi harga batubara di luar yang lebih tinggi daripada harga yang dipatok di sini untuk DMO gitu ya,
09:19mereka lebih memilih untuk mengekspor ke luar.
09:21Apakah memang ini menjadi faktor, salah satu faktor utama juga pasokan batubara kita di dalam negeri berkurang,
09:28dan juga apakah kemudian perlu adanya istilahnya pengetatan untuk para pengusaha tambang batubara ini
09:35untuk bisa menuhi DMO yang ditetapkan oleh pemerintah?
09:39Ya, pertama saya pikir kalau kita berlandaskan dengan undang-undang ya mas,
09:45aturan, main, baik itu undang-undang dasar maupun undang-undang minerba,
09:50bahwa di dalam pasal 5 ayat 3 undang-undang minerba,
09:53seluruh perusahaan batubara memang diwajibkan untuk memenuhi kuota DMO.
09:59Jadi itu dulu yang harus dipegang.
10:01Kita belum bicara persoalan harga,
10:03dan belum bicara persoalan kualitas ataupun grade.
10:06Jadi komitmennya dulu.
10:08Yang kedua adalah persoalan harga.
10:10Memang sekarang muncul diskursus bahwa perusahaan batubara ini enggan menjual batubara ke pembangkit listrik
10:17karena adanya harga yang dipatok, yaitu $70 per ton.
10:22Di mana sekarang harga batubara dunia itu sudah lebih dari HBA kita,
10:28harga batubara acuan kita untuk yang kualitas tinggi itu sekitar $123 per ton.
10:35Jadi sudah ya hampir 70% lah lebih tinggi dibandingkan dengan harga patokan tadi.
10:40Ini kan menjadi disinsentif bagi perusahaan batubara.
10:44Nah pertanyaannya adalah, apakah memang negara tidak memiliki kendali untuk memaksa dalam tanda kutip bagi perusahaan batubara untuk menjual,
10:51meskipun harganya sudah dipatok.
10:53Dan memang ada inisiatif atau usulan agar harga patokan tadi itu dinaikkan.
10:58Dari $70 kita nggak tahu usulan dari perusahaan pengusaha itu berapa, apakah di level 80 atau 100.
11:04Nah kalau memang ada usulan tersebut,
11:06mestinya pemerintah juga menyerap aspirasi itu, mendiskusikan, dan juga melakukan evaluasi.
11:13Sebetulnya ya harga produksi atau HPP batubara dari masing-masing perusahaan itu berapa?
11:18Kita tidak tahu kan alasan perusahaan itu karena terjadi kenaikan biaya produksi.
11:22Ya karena terjadinya pelemahan rupiah, kemudian juga impor barang modal dan lain sebagainya yang lebih kenaikan.
11:28Nah ini saya pikir menjadi momentum untuk mendorong transparansi mengenai sektor batubara.
11:34Jadi sekalian aja buka-bukaan, ini seperti kotak Pandora yang kita buka sama-sama.
11:37Jadi kalau memang betul nanti ternyata HPP batubara itu naik, naiknya berapa?
11:42Apakah HPP batubara itu produksinya hanya $50 per ton atau $60 per ton?
11:48Ya kemudian margin yang diharapkan oleh perusahaan itu berapa persen?
11:52Nah pemerintah akhirnya bisa memutuskan, oh masuk akal nih kalau memang harga patokan tadi dilakukan kenaikan.
11:59Jadi tidak merugikan bagi PLN juga atau pembangkit, tidak merugikan juga kerakit.
12:05Kenapa mas?
12:06Kalau misalkan nanti harga patokannya naik, otomatis kan implikasinya biaya produksi listrik naik.
12:11Kalau biaya produksi listrik naik, tarif dasarnya naik juga ya?
12:15Tarif listriknya akan naik.
12:17Apakah negara akan membiarkan atau nanti masyarakat akan menanggung kenaikan tarif listrik?
12:23Ini jadi dilema juga ya mas ya?
12:25Situasinya inflasi kita harus dikendalikan.
12:27Jadi dilema juga dan harus ada kalkulasi yang cermat juga.
12:30Jangan sampai ini membebani PLN nggak bisa bayar gitu karena harga pokoknya terlalu tinggi.
12:35Dan juga nanti malah berimplikasi pada tarif dasarnya listrik, masyarakat lagi kemudian yang menanggungnya.
12:40Nah bicara nanti soal pemadaman listrik, bagaimana pengaruhnya ke masyarakat?
12:44Kita akan bahas Mas Abra, usai jeda berikut.
12:47Saudara jangan beranjak, breaking news kompasi VW akan masih akan kembali bersama rekan saya Renata Panggal.
12:53Dan saudara pemadaman listrik bergilir masih terjadi di tanah air terutama di Pulau Jawa.
12:59Apa penyebabnya lalu dampak poin kritis dan solusi cepat pemadaman ini?
13:05Kompas TV akan bertanya pada Abra Talatov, Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef.
13:10Mas Abra kita lanjutkan perbincangan kita.
13:13Tadi kita sudah melihat laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang yang dimana pemadaman ini berdampak pada
13:21lima kecamatan bahkan hingga hari ini begitu.
13:24Menurut Anda bagaimana pemadaman bergilir ini bisa memicu kenaikan pengeluaran rumah tangga?
13:29Seperti misalnya peningkatan biaya genset mandiri yang akhirnya harus dilakukan oleh masyarakat?
13:34Karena jangan sampai mereka tidak bisa mendapatkan energi listrik untuk beraktivitas sehari-hari?
13:40Mas Abra.
13:41Iya Mbak, jadi memang listrik ini kan menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
13:49Baik skala rumah tangga maupun bisnis dan juga industri.
13:53Nah tentu dengan adanya gangguan listrik ini, ini pastinya menghambat seluruh roda ekonomi di masing-masing wilayah.
14:02Ya tentu kerugiannya dirasakan secara langsung bagi rakyat.
14:06Pertama, mereka tidak bisa melakukan produksi.
14:09Jadi khususnya UMKM ini yang mereka tentu tidak punya alternatif lain.
14:12Ya artinya mereka benar-benar stop produksi.
14:15Buat industri ataupun bisnis barangkali masih bisa operasional dengan mengandalkan genset ya.
14:22Dan ketika pemadaman ini berkepanjangan dan juga berlanjut terus menerus, apalagi tidak ada kepastian, ya ini sampai kapan, ya tentu
14:31ini akan bisa mengganggu penghasilan mereka.
14:34Nah yang kedua, kalau dari bicara secara dampak nasional, saya pikir bukan hanya dampaknya jangka pendek ya, tidak bisa berproduksi,
14:45tetapi juga dampak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah ini kan akan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia.
14:58Baik bagi investor eksisting maupun calon investor yang memang berminat investasi di Indonesia.
15:04Jadi kan mereka kan berpikir ulang, bagaimana mungkin mereka bisa berproduksi dengan aman, dengan kondusif ketika kita masih mengalami persoalan
15:15dasar, yaitu infrastruktur energi, listrik.
15:18Itu kan menjadi prasarat paling fundamental ya, buat pertimbangan investor mengalokasikan investasi mereka di Indonesia.
15:28Nah artinya memang ini harus, saya pikir ini sudah dikatakan sama halnya ketika terjadi kelahan BBM ya, khususnya BBM yang
15:38subsidi.
15:38Jadi ya ini saya analogikan, pemadaman ini walaupun ya lokasinya memang hanya baru di beberapa wilayah, tetapi kan ini menjadi
15:48ekses secara nasional, menjadi wajah nasional kita.
15:51Jadi saya pikir ini, kita belum mendengar ada statement resmi dari Pak Presiden, karena yang kita dengar baru dari Menteri
15:58SDM dan juga Direktur Utama PLN.
16:01Saya pikir ini harus dipegang kendali oleh Presiden, menjadi tanggung jawab Presiden untuk bisa menuntaskan, menyelesaikan persoalan besar ini.
16:10Jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai rakyat menjadi korban karena adanya peperangan atau pertarungan, reformasi di sektor mineral dan batubara
16:25yang saya sampaikan tadi.
16:25Jadi kita memahami, rakyat bisa memahami bahwa negara memang punya intensi ingin melakukan reformasi besar-besaran.
16:33Tadi saya sampaikan bahwa praktek under invoicing, di mana Pak Presiden pernah menyampaikan dalam pidatonya di DPROT itu ada potensi
16:43kerugian 15.000 triliun rupiah
16:44dalam beberapa dekadi terakhir karena adanya praktek eksploitasi batubara secara agresif.
16:52Dan dalam hitungan kami di Indef, dalam 10 tahun terakhir, potensi nilai under invoicing dari batubara itu mencapai 20,7
17:02miliar USD.
17:04Jadi angka yang sangat besar.
17:05Jadi tentu kita mengapresiasi niat positif pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam kita.
17:15Tetapi juga harus, kalkulasinya harus matang.
17:19Jangan sampai karena adanya perubahan regulasi di tengah jalan, masyarakat terdampak, industri terdampak, UMKM terutama,
17:27yang mereka sedang berjuang untuk survive, mereka harus menghadapi ujian baru.
17:32Di tengah ujian kenaikan harga-harga, kebutuhan pokok, dan juga bahan baku.
17:37Oke, diperlukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat dan juga bagaimana langkah tegas dan cepat dari Presiden dan juga jajarannya
17:46untuk kemudian bisa menyelesaikan permasalahan pemadaman di tengah reformasi besar-besaran yang dilakukan di sektor batubara.
17:53Mas Abra, saya juga ingin bertanya mengenai bagaimana kemudian dampaknya ke dunia usaha,
17:58apalagi pabrik-pabrik yang juga terdampak pemadaman ini.
18:01Tapi bisa ditahan, jawabannya kita ulas seusah juta.
18:06Tetap di Breaking News.
18:07Dan saudara, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Abra Talatov, Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef.
18:14Mas Abra tadi sempat terputus perbincangan kita.
18:18Kita sudah memantah bagaimana situasi di Bandung tadi terdampak di dunia usaha,
18:23dan juga kalau di Karawang bahkan pabrik ini tidak bisa beroperasi.
18:28Dari Indef sendiri, mungkin Mas Abra, apakah ada hitungan?
18:31Sudah beberapa lama waktu ini berjalan, pemadaman, berapa kira-kira perhitungan kerugiannya sampai saat ini, Mas?
18:39Pertama, mungkin saya mencoba menggambarkan potensi tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat,
18:47khususnya UMKM ya, karena kita di sini bicara UMKM ini yang paling terdampak, jumlahnya sangat besar.
18:52Jadi kalau misalnya dengan asumsi ya, harga listrik itu kan per KWH Rp 1.444.
18:59Nah, kemudian kalau pakai genset, kurang lebih kalau mereka menggunakan Dex Light dengan harga sekarang,
19:05yaitu Rp 23.000 per liter, penggunaan genset itu sekitar kurang lebih per KWH-nya Rp 6.900.
19:13Jadi Rp 6.900 dibandingkan Rp 1.400 per KWH.
19:18Jadi hampir lima kali lipat biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.
19:22Tentu ini menjadi beban tambahan yang cukup berarti buat masyarakat.
19:27Otomatis, pilihannya dua, apakah memang UMKM atau Progresen ini akan menanggung tandaikan biaya produksinya
19:33atau akan dilimpahkan ke harga jual ke konsumen.
19:38Ini kan pilihan saja, artinya tetap nanti akan berpotensi meningkatkan inflasi buat harga-harga gitu.
19:45Yang kedua, kalau dalam level nasional, ini lagi-lagi juga asumsi, tergantung asumsinya pemadaman ini seberapa luas dan seberapa lama.
19:53Jadi, kalau misalkan kita bicara pemadaman di wilayah Pulau Jawa,
19:57dan kita asumsikan saja bahwa yang terdampak dari pemadaman ini mungkin skenario paling kecil nih saya ambil, 10%.
20:04Dan pemadamannya selama 2 jam, itu kurang lebih potensi kehilangan nilai ekonomi itu sekitar Rp 160 miliar per 2 jam.
20:15Nah, per 2 jam dan skala pemadamannya hanya 10% di wilayah Pulau Jawa.
20:21Jadi, nanti bisa kita hitung berikutnya, kalau misalkan memang skalanya lebih luas dan pemadamannya lebih panjang dan tidak hanya sehari,
20:29tapi beberapa hari.
20:30Jadi, memang di atas kertas memang faktanya memang pastinya akan merugikan seluruh masyarakat.
20:36Nah, tapi kan kita fokusnya adalah bagaimana penyelesaian solusinya seperti apa,
20:41ini harus menjadi prioritas pemerintah, khususnya Pak Presiden.
20:44Karena ini saya pikir sudah menjadi ancaman ketahanan energi nasional.
20:48Dan tidak, saya juga ingin mengatakan tidak bisa seutuhnya kita menyalahkan PLN ataupun pembangkit listrik swasta.
20:55Karena pembangkit listrik ini kan terdampak juga dari ekses adanya suplai batu bara yang terhambat.
21:02Ya, karena RKAB-nya belum disetujui.
21:04Kemudian dari sisi volumenya juga mengalami penurunan pemangkasan gitu, Mbak.
21:08Nah, oleh karena itu memang pertama harus mempercepat, apa namanya, kepastian.
21:14Kemudian Pak Bahlil atau Pak Menteri SDM sudah menyampaikan, ya, pemerintah sudah meng-approve atau mengesahkan seluruh RKAB.
21:21Dan selanjutnya sekarang bolanya ada di masing-masing pembangkit dan PLN untuk mempercepat proses kontrak pembelian batu bara.
21:28Tetapi saya berpikir bahwa ini tidak cukup.
21:30Sebegitu saja pemerintah langsung, apa namanya, membiarkan persoalan ini di sisi PLN ataupun pembangkit listrik swasta.
21:40Tetap pemerintah harus mengawal, memastikan agar kontrak ini ya bisa dilakukan dengan cepat.
21:46Dan penyediaannya juga tadi dari sisi hari operasional batu baranya harus bisa dipastikan jangan sampai minim.
21:55Jadi pembangkit listrik juga harus bisa memproduksi secara andal gitu, Mbak.
21:59Itu yang jangka pendek.
22:00Jangka menengahnya saya pikir bahwa pemerintah tentu dalam fleksibilitas tadi melihat dinamika naik atau turunnya harga batu bara
22:08juga perlu mencermati ketika terjadi adanya perubahan di tengah jalan.
22:13Jadi juga fleksibel tetapi harus antisipatif ketika terjadi perubahan-perubahan tadi.
22:19Dan yang tidak kalah penting, saya pikir fokus pemerintah untuk melakukan reformasi besar-besaran di sektor sumber daya alam ini
22:28mendapatkan momentumnya.
22:30Jadi jangan sampai pemerintah balik badan, gentar, pasti rakyat akan mendukung.
22:35Jika memang pada ujungnya pengelolaan sumber daya alam kita, batu bara kita, itu akan menguntungkan buat rakyat.
22:42Akan meningkatkan penerimaan negara kita baik royalty maupun PNBP dan pada akhirnya juga akan bisa memastikan sumber energi listrik kita
22:52dari batu bara itu bisa dipenuhi secara andal.
22:54Jadi ini jangan ada kata mundur lagi buat pemerintah. Tinggal bisa presiden harus mengambil tongkat komando secara tegas.
23:04Jangan membiarkan persoalan ini berlarut-larut, Mbak.
23:07Dibutuhkan solusi konkret yang cepat segera diselesaikan karena kalau pemadaman listrik ini terus berlanjut,
23:14kalau tadi hitungan indef bahkan ada potensi kerugian 160 miliar per 2 jam.
23:19Nah ini yang tentunya harus diantisipasi dan waspadai oleh pemerintah.
23:23Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef Abra Talatov di Kompas TV.
23:29Saat selalu, Mas.
Komentar